Periskop.id - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan tren pelemahan yang mengkhawatirkan. Saat ini, mata uang Garuda diperdagangkan pada kisaran 17.400 per satu dolar AS.
Angka ini secara resmi telah melampaui level psikologis 17.000 yang tertembus sejak pekan lalu, menempatkan rupiah pada titik terlemah sepanjang sejarah keberadaannya.
Bahkan, nilai ini tercatat lebih rendah dibandingkan saat puncak Krisis Keuangan Asia puluhan tahun silam, sebuah peristiwa kelam yang sempat melumpuhkan ekonomi nasional dan memerlukan waktu pemulihan yang sangat lama.
Menyikapi kondisi tersebut, James Guild, Asisten Profesor di Universitas Islam Internasional Indonesia, memberikan perspektif mendalam melalui opininya yang diterbitkan di The Diplomat pada Kamis (7/5).
Guild mencoba membedah akar penyebab pelemahan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik mengenai apakah Indonesia sedang berada di ambang krisis keuangan baru.
Membedah Penyebab Utama Pelemahan Rupiah
Menurut analisis Guild, faktor utama yang menekan nilai tukar rupiah adalah komponen neraca transaksi berjalan yang mencatat arus bersih pendapatan, barang, dan jasa.
Instrumen ini sering kali menjadi tolak ukur utama bagi investor untuk menilai kemampuan suatu negara dalam memenuhi kewajiban eksternalnya.
“Ketika neraca ini surplus, mata uang cenderung menguat. Sebaliknya, jika defisit, mata uang cenderung melemah,” jelas Guild.
Secara historis, Indonesia memang telah mengalami defisit transaksi berjalan secara persisten selama bertahun-tahun.
Pengecualian hanya terjadi pada periode 2021 dan 2022 akibat lonjakan harga komoditas global pascapandemi. Namun, memasuki tahun 2025, posisi fiskal kembali rentan.
“Meski defisit transaksi berjalan pada 2025 relatif kecil sebesar 1,5 miliar dolar AS, kondisi ini membuat rupiah lebih rentan melemah jika terjadi guncangan eksternal, seperti perang atau peristiwa lain yang dapat menurunkan kepercayaan investor,” terang Guild.
Dampak Sentimen Global dan Kebijakan Fiskal
Sentimen pasar saat ini diperberat oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pasar memperkirakan defisit Indonesia akan semakin melebar tahun ini sebagai dampak dari kenaikan harga impor energi akibat serangan AS terhadap Iran. Hal ini menciptakan beban tambahan bagi keuangan negara.
“Untuk saat ini, pemerintah menanggung sebagian besar biaya tersebut sambil tetap berkomitmen pada belanja fiskal besar meskipun pendapatan mengalami kekurangan tahun lalu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian investor,” ungkap Guild.
Kekhawatiran investor tersebut tercermin dari keputusan lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch yang baru baru ini menurunkan peringkat kredit Indonesia. Selain itu, MSCI juga memberikan peringatan keras kepada bursa saham domestik agar segera melakukan reformasi.
Rentetan sentimen negatif ini memicu arus keluar modal yang berkelanjutan, termasuk aksi jual besar besaran di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kian menekan nilai tukar rupiah.
Mengapa Kondisi Saat Ini Berbeda dengan Tahun 1998?
Meskipun angka nominal rupiah saat ini lebih rendah dari era krisis moneter 1998, Guild menegaskan bahwa Indonesia tidak sedang berada di ambang keruntuhan ekonomi serupa. Perbedaan mendasar terletak pada sistem nilai tukar yang dianut.
Pada 1990-an, rupiah dipatok secara ketat terhadap dolar pada nilai yang terlalu tinggi secara artifisial, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar bebas. Ketika tekanan ekonomi muncul, pemerintah terpaksa melepas patokan tersebut yang mengakibatkan depresiasi tajam secara tiba-tiba.
Saat ini, kemungkinan terjadinya kejatuhan sedalam itu dinilai kecil karena rupiah sudah diperdagangkan secara bebas mengikuti mekanisme pasar. Guild berpendapat bahwa melewati level krisis sebelumnya tidak terlalu relevan dibandingkan dengan besarnya penurunan relatif.
“Yang lebih penting adalah besarnya penurunan relatif. Pada Krisis Asia, rupiah melemah lebih dari 500% terhadap dolar. Dalam setahun terakhir, penurunannya sekitar 5%,” jelasnya.
Stabilitas Utang dan Kesiapan Bank Indonesia
Sektor fundamental lain yang membedakan situasi saat ini dengan masa lalu adalah struktur utang luar negeri. Berdasarkan data Bank Indonesia hingga tahun 2025, total utang luar negeri publik dan swasta berada di kisaran 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan mayoritas berjangka panjang.
Angka ini tergolong moderat dan sebagian besar pembiayaan pemerintah dilakukan dalam mata uang domestik. Berbeda dengan tahun 1990-an di mana rasio utang yang tinggi dalam dolar membuat perusahaan kesulitan melakukan pembayaran saat rupiah anjlok.
Selain itu, Bank Indonesia (BI) dinilai jauh lebih siap melakukan intervensi pasar. Dengan cadangan devisa yang melampaui 150 miliar dolar AS, BI memiliki amunisi yang cukup untuk menjaga stabilitas melalui intervensi langsung maupun penyesuaian suku bunga guna menarik minat investor.
“Pelemahan bertahap mata uang tidak selalu buruk, terutama jika bertujuan mendorong ekspor dan jika sistem keuangan tidak dibebani kredit bermasalah atau utang dolar. Yang harus dihindari adalah depresiasi tajam dan tidak terkendali yang memicu kepanikan, seperti yang terjadi pada 1990-an,” ungkap Guild.
Meskipun fundamental dinilai cukup kuat, pasar tetap memberikan sinyal kewaspadaan terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah yang dianggap terlalu agresif. Guild menutup analisisnya dengan menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang kredibel.
Segala tantangan yang ada, mulai dari defisit hingga pengawasan pasar modal, masih memiliki ruang untuk diperbaiki asalkan pemerintah konsisten dalam menjaga integritas kebijakan ekonominya.
Tinggalkan Komentar
Komentar