Periskop.id - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp2,97 triliun hingga 18 Mei 2026. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari strategi BTN memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional, mulai dari sisi pengembang hingga konsumen akhir.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, realisasi tersebut terdiri atas pembiayaan dari sisi pasokan atau supply sebesar Rp1,98 triliun dan sisi permintaan atau demand sebesar Rp987 miliar.
Dari sisi supply, realisasi penyaluran sudah mencapai sekitar 33 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp6 triliun. Sementara dari sisi demand, pencapaian sudah mencapai 24,67 persen dari kuota tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp4 triliun.
“Kami di BTN menyadari bahwa penyediaan hunian layak bagi masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sisi,” kata Nixon di Jakarta, Rabu (20/5).
Menurut Nixon, pembiayaan dari sisi supply difokuskan untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan. Sementara pembiayaan demand diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh akses kepemilikan rumah yang lebih terjangkau.
“Dengan menyinergikan kedua aspek tersebut, BTN ingin memastikan ekosistem perumahan nasional dapat tumbuh lebih sehat, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi yang luas,” ujarnya.
Akad Massal
BTN juga terus mempercepat penyaluran pembiayaan melalui berbagai akad massal Kredit Program Perumahan di sejumlah daerah. Salah satunya digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada 3 Mei 2026 dengan total pembiayaan mencapai Rp305,26 miliar untuk 245 debitur.
Dalam kegiatan tersebut, pembiayaan sisi supply mencakup 66 pengembang senilai Rp171 miliar, enam kontraktor sebesar Rp30 miliar, dan 10 toko bangunan senilai Rp50 miliar. Sementara pembiayaan sisi demand menjangkau 163 debitur dengan nilai Rp53 miliar.
Tak lama berselang, BTN kembali menggelar akad massal di Lampung pada 7 Mei 2026. Pada kegiatan itu, realisasi pembiayaan KPP supply mencapai Rp162,6 miliar untuk 100 debitur, sedangkan pembiayaan demand tercatat Rp4,6 miliar.
Secara nasional, BTN mencatat penyaluran KPP supply telah menjangkau 178 debitur dari kalangan UMKM maupun pengembang wilayah. Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan kontribusi terbesar, disusul kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua atau Sulampua.
Sementara itu, penyaluran KPP demand berhasil menjangkau 781 debitur di seluruh Indonesia dengan nilai pencairan mencapai Rp987 miliar. Kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menjadi wilayah dengan realisasi terbesar.
“BTN terus melakukan penyelarasan agar proyek-proyek yang didukung melalui KPP supply dapat terhubung langsung dengan basis konsumen KPP demand kami. Dengan integrasi tersebut, proses penyaluran pembiayaan perumahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ucap Nixon.
Hunian MBR
Langkah BTN tersebut sejalan dengan target pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Bank Tanah juga menyiapkan dukungan lahan untuk program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional.
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya juga menegaskan kebutuhan rumah nasional masih tinggi. Data backlog kepemilikan rumah di Indonesia diperkirakan masih berada di kisaran belasan juta unit, sehingga dukungan pembiayaan perumahan dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
Di tengah kondisi ekonomi dan suku bunga yang masih dinamis, strategi BTN mengintegrasikan pembiayaan pengembang dan konsumen dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan sektor properti nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan perumahan.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar