Periskop.id - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong percepatan penyusunan dan pelaksanaan roadmap kemandirian susu nasional. Langkah ini dinilai mendesak karena kebutuhan susu masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan impor.

Hanif menyampaikan, kemandirian susu perlu dibangun secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Artinya, pembenahan tidak cukup hanya dilakukan pada sisi konsumsi, tetapi juga harus menyentuh produksi, peternakan, bibit sapi perah, riset, industri pengolahan, distribusi, hingga hilirisasi produk susu.

Advertisement

"Langkah kita semua, kegotongroyongan kita semua, untuk segera menyelesaikan roadmap dari produksi susu mulai dari hulu dan hilir, segera wajib kita lakukan," kata Hanif dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu (14/6).

Menurutnya, peta jalan kemandirian susu penting untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap produk susu impor.

Hanif menyebut produksi susu dalam negeri saat ini baru sekitar 1 juta ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan nasional mencapai sekitar 4 juta ton per tahun. Dengan selisih yang besar tersebut, mayoritas kebutuhan susu masyarakat masih dipenuhi dari luar negeri.

"Itu hampir 80% lebih diperoleh dari impor. Maka langkah-langkah kita semua untuk segera menyelesaikan roadmap dari produksi susu," bebernya.

Kondisi ini membuat kemandirian susu menjadi pekerjaan rumah besar. Di satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan konsumsi susu masyarakat untuk memperbaiki gizi. Di sisi lain, pasokan domestik belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang terus naik.

Karena itu, percepatan roadmap perlu menyatukan dua agenda sekaligus, yakni meningkatkan produksi susu nasional dan membangun budaya konsumsi susu yang lebih kuat. Tanpa peningkatan produksi, kenaikan konsumsi justru berpotensi memperbesar kebutuhan impor.

Hanif menilai penguatan produksi susu dalam negeri penting untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat serta menciptakan nilai tambah ekonomi bagi peternak lokal. Jika produksi domestik meningkat, manfaatnya tidak hanya dirasakan konsumen, tetapi juga koperasi, peternak sapi perah, industri pengolahan, dan pelaku usaha di rantai pasok susu.

Menurut Hanif, pengembangan industri susu nasional membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Pemerintah, pelaku usaha, lembaga riset, akademisi, koperasi, industri pengolahan, dan masyarakat perlu bergerak bersama agar ekosistem persusuan nasional lebih kuat.

Peran riset juga menjadi salah satu kunci. Indonesia membutuhkan pengembangan sapi perah yang lebih adaptif terhadap iklim tropis, tahan terhadap penyakit, dan memiliki produktivitas tinggi. Dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, sistem peternakan dapat dibuat lebih efisien, sehat, dan berkelanjutan.

Hilirisasi Industri Susu
Selain produksi di tingkat peternak, Hanif juga menekankan pentingnya hilirisasi industri susu. Produk susu tidak hanya berhenti sebagai susu segar, tetapi dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti susu pasteurisasi, susu UHT, yoghurt, keju, dan produk turunan lain.

Hilirisasi ini penting agar peternak tidak hanya bergantung pada penjualan susu segar mentah. Jika rantai nilai diperkuat, industri susu lokal dapat lebih kompetitif, serapan produksi peternak meningkat, dan manfaat ekonomi dapat menyebar lebih luas.

Di saat yang sama, pemerintah juga mendorong peningkatan konsumsi susu masyarakat. Hanif menyebut konsumsi susu Indonesia masih rendah, yakni sekitar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun. Angka itu disebut setara sekitar satu sendok susu per orang setiap hari.

"Mari kita selamatkan bangsa kita, dengan menyelamatkan generasi kita. Mari promosikan terus untuk minum susu setiap hari," kata Hanif ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu.

Menurut Hanif, peningkatan konsumsi susu berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Susu mengandung protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, dan vitamin D yang dibutuhkan tubuh untuk mendukung pertumbuhan tulang, perkembangan otak, dan kesehatan secara berkelanjutan.

Ia menilai gerakan minum susu perlu menjadi agenda bersama, bukan sekadar peringatan tahunan. Edukasi harus diperluas agar masyarakat memahami pentingnya konsumsi susu sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang.

"Segera gelorakan semangat minum susu. Wajib, karena sampai hari ini baru satu sendok (konsumsi susu), kita tidak mau kehilangan satu pun generasi kita setiap harinya. Bangun iklim, hilirisasi," katanya.

Peningkatan konsumsi susu juga berkaitan dengan agenda besar Indonesia Emas 2045. Indonesia sedang menikmati bonus demografi, sehingga kualitas gizi anak, remaja, dan kelompok usia produktif menjadi faktor penting untuk menentukan daya saing bangsa pada masa depan.

Dalam konteks itu, Hari Susu Nusantara 2026 tidak hanya menjadi seremoni kampanye minum susu. Momentum ini juga menjadi pengingat, agenda gizi nasional harus diikuti kesiapan produksi dan distribusi dari dalam negeri.

Kemenko Pangan sebelumnya juga menyebut susu menjadi salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk mendukung pemenuhan gizi, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Peningkatan kebutuhan dari program MBG membuat pasokan susu nasional perlu diperkuat agar tidak semakin bergantung pada impor.

“Kami berharap dengan susu kita tidak hanya sekadar minum susu, tapi menjadi rutinitas yang harus kita kembangkan,” ujarnya.

Selain itu, Badan Gizi Nasional menyebut satuan pelayanan pemenuhan gizi dalam program MBG diwajibkan menyediakan susu atau minuman bergizi minimal dua kali dalam sepekan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa susu mulai diposisikan sebagai bagian penting dalam pembentukan kebiasaan pangan sehat sejak dini.

“Nah, sehingga prinsip ini sangat relevan dengan membangun budaya konsumsi susu,” ujar Gunalan.

Kebutuhan Susu Nasional
Namun, kewajiban menyediakan susu dalam program gizi juga membawa tantangan pasokan. Jika produksi susu segar dalam negeri belum meningkat signifikan, kebutuhan program gizi berpotensi memperlebar defisit antara produksi dan konsumsi nasional.

Karena itu, roadmap kemandirian susu perlu memiliki target yang jelas. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan susu nasional, proyeksi konsumsi per kapita, jumlah sapi perah yang dibutuhkan, kapasitas peternak, kesiapan industri pengolahan, ketersediaan pakan, kesehatan hewan, lahan, hingga investasi.

Kementerian Pertanian juga telah mendorong investasi di subsektor peternakan untuk memperkuat produksi susu dan daging nasional. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut peluang investasi pada sapi perah sangat terbuka karena pasar susu dalam negeri besar.

“Saya mengundang investasi di bidang peternakan karena jika Anda pelihara sapi perah, susunya pasti laku, sapi pedaging dagingnya pasti laku,” jelas Wamentan Sudaryono saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Kontes Sapi APPSI Piala Ketua MPR RI di Wonosobo (25/4/2026).

Sudaryono juga menyebut sentra peternakan susu saat ini terserap untuk kebutuhan program MBG. Hal itu menjadi sinyal bahwa permintaan susu dalam negeri akan terus meningkat dan perlu diimbangi penguatan produksi lokal.

“Sekarang semua sentra peternakan susu terserap untuk kebutuhan MBG. Ini kesempatan baik,” ujar Wamentan Sudaryono yang juga merupakan Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu.

Dari sisi industri, kapasitas pengolahan susu nasional juga masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Kemenko Pangan mencatat utilisasi industri pengolahan susu nasional berada pada angka 72 persen. Jika konsumsi susu masyarakat meningkat hingga sekitar 23 liter per kapita per tahun, utilisasi industri diproyeksikan dapat naik menjadi 95%.

Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi dapat mendorong industri bergerak lebih optimal. Namun, hal itu tetap harus disertai penguatan bahan baku susu segar dalam negeri agar peningkatan permintaan tidak sepenuhnya ditutup oleh impor.

Roadmap kemandirian susu juga perlu memperhatikan kondisi peternak kecil. Selama ini, sebagian besar produksi susu segar dalam negeri berasal dari peternak rakyat dan koperasi. Mereka menghadapi tantangan seperti produktivitas sapi yang rendah, harga pakan, penyakit ternak, akses pembiayaan, kualitas susu, dan kepastian serapan dari industri.

Jika pemerintah ingin mempercepat kemandirian susu, peternak rakyat perlu menjadi bagian utama dalam peta jalan. Dukungan yang dibutuhkan mencakup pembibitan, inseminasi buatan, perbaikan kandang, akses pakan murah, layanan kesehatan hewan, pendampingan kualitas susu, hingga kemitraan yang adil dengan industri pengolahan.

Selain itu, distribusi juga perlu diperbaiki. Susu segar mudah rusak sehingga membutuhkan rantai dingin, fasilitas pengumpulan, transportasi yang memadai, serta standar mutu yang konsisten. Tanpa penguatan logistik, produksi yang meningkat belum tentu dapat terserap optimal oleh industri atau konsumen.

Karena itu, agenda kemandirian susu tidak bisa dikerjakan satu kementerian saja. Diperlukan koordinasi Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Badan Gizi Nasional, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, koperasi, industri, perbankan, dan lembaga riset.

Bagi masyarakat, peningkatan konsumsi susu akan memberi manfaat pada kualitas gizi. Bagi peternak, peningkatan produksi dan serapan dapat memperkuat pendapatan. Bagi negara, pengurangan impor susu dapat memperbaiki ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar global.

Namun, semua manfaat itu hanya bisa tercapai jika roadmap kemandirian susu tidak berhenti sebagai dokumen. Peta jalan tersebut harus diterjemahkan ke target produksi, pembiayaan, jumlah sapi perah, investasi, hilirisasi, distribusi, hingga indikator penurunan impor yang terukur.

Dengan kebutuhan nasional yang jauh lebih besar daripada produksi domestik, percepatan roadmap kemandirian susu menjadi mendesak. Indonesia tidak cukup hanya mengajak warga minum susu setiap hari. Pemerintah juga harus memastikan susu yang diminum masyarakat semakin banyak berasal dari peternak dan industri dalam negeri.