Periskop.id - Pemerintah mencatat realisasi Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah mencapai 324.213 unit secara nasional hingga 13 Juni 2026 atau pekan kedua Juni. Capaian tersebut menunjukkan program perumahan prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan melalui empat jalur, dengan kontribusi terbesar berasal dari pengembang.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan, angka realisasi itu mengacu pada data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Ia menyampaikan perkembangan tersebut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6).
"Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP hingga 13 Juni 2026 atau pekan kedua bulan ini, realisasi program 3 Juta Rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit pada tahun 2026," kata Qodari.
Realisasi 324.213 unit itu tersebar melalui empat jalur pelaksanaan, yakni jalur negara, pengembang, swadaya, dan gotong royong. Jika dibandingkan dengan target 2026 pada empat jalur yang dipaparkan pemerintah, capaian tersebut setara sekitar 23,7% dari total target 1.370.001 unit.
Jalur pengembang menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi 181.291 unit. Angka itu setara 28,54% dari target 635.122 unit. Kontribusi pengembang yang paling besar menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu penentu utama percepatan penyediaan rumah.
Di posisi berikutnya, jalur swadaya telah merealisasikan 83.210 unit dari target 188.140 unit atau 44,23%. Dari sisi persentase, jalur swadaya menjadi yang paling tinggi di antara empat jalur pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membangun atau merenovasi rumahnya sendiri juga menjadi pilar penting program perumahan nasional.
Sementara itu, jalur negara mencatat realisasi 55.655 unit dari target 510.046 unit atau 10,91%. Jalur gotong royong merealisasikan 4.057 unit dari target 36.693 unit atau 11,07%.
Komposisi tersebut memperlihatkan, percepatan Program 3 Juta Rumah tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah membutuhkan dukungan pengembang, pemerintah daerah, perbankan, lembaga pembiayaan, sektor swasta, dan masyarakat agar target besar penyediaan hunian layak dapat tercapai.
Qodari menjelaskan, Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan masyarakat dari ketimpangan sosial ekonomi. Program ini juga menjadi penjabaran dari Astacita, terutama melanjutkan pengembangan infrastruktur serta membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.
"Tujuannya adalah menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama keluarga berpenghasilan rendah," ucap dia.
Backlog dan Kebutuhan Renovasi Rumah
Program ini dirancang untuk menjawab dua persoalan besar sekaligus. Pertama, backlog kepemilikan rumah yang masih mencapai sekitar 9,9 juta keluarga. Kedua, kebutuhan renovasi 26,9 juta rumah tidak layak huni di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan skala kebutuhan sebesar itu, capaian 324.213 unit menjadi langkah awal, tetapi tantangan berikutnya tetap besar. Pemerintah harus memastikan program berjalan cepat, tepat sasaran, dan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
Kunci keberhasilan program ini terletak pada integrasi antarjalur. Jalur negara dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat miskin ekstrem dan kelompok yang paling sulit mengakses perumahan. Jalur pengembang penting untuk mempercepat pasokan rumah, terutama di kawasan perkotaan dan wilayah dengan permintaan tinggi. Jalur swadaya menjadi strategi untuk memperbaiki kualitas rumah warga secara bertahap. Sementara jalur gotong royong dapat menggerakkan partisipasi sosial, filantropi, dan kolaborasi lintas pihak.
Qodari mengatakan pelaksanaan program didukung berbagai instrumen pembiayaan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta partisipasi swadaya masyarakat. Model pendanaan campuran ini diperlukan karena kebutuhan hunian nasional jauh lebih besar dibanding kemampuan anggaran pemerintah.
Selain untuk mengatasi persoalan hunian, Program 3 Juta Rumah juga diharapkan memberi dampak ekonomi yang luas. Pembangunan dan renovasi rumah dapat menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, hingga investasi swasta.
"Program ini juga diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yakni menggerakkan sektor konstruksi, bahan pembangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta," ujarnya.
Dampak ekonomi dari sektor perumahan memang tidak berdiri sendiri. Ketika pembangunan rumah meningkat, permintaan semen, pasir, bata, baja, genteng, keramik, cat, kayu, pipa, kabel, dan berbagai material lain ikut terdorong. Aktivitas ini juga membuka pekerjaan bagi tukang bangunan, mandor, pekerja konstruksi, arsitek, tenaga administrasi, hingga sektor pendukung di sekitar proyek.
Efek Pengganda Ekonomi
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menilai sektor perumahan memiliki efek pengganda terhadap ekonomi. Ia menyebut kemajuan sektor perumahan dapat mendorong banyak sektor lain.
"Kalau perumahan maju, pasirnya, beli pasirnya nambah, batanya nambah, semennya nambah, besinya nambah, gentengnya nambah, sehingga itu mendorong sektor-sektor yang lain di pertumbuhan ekonomi," kata Perry.
Karena itu, Program 3 Juta Rumah tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan sosial, tetapi juga instrumen ekonomi. Pemerintah berharap pembangunan rumah rakyat dapat memperkuat daya beli, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan industri bahan bangunan di berbagai daerah.
Namun, pelaksanaan program ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketersediaan lahan. Di kawasan perkotaan, harga tanah yang tinggi membuat rumah tapak semakin sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, pembangunan hunian vertikal dan pemanfaatan aset negara atau lahan milik lembaga tertentu menjadi salah satu opsi yang terus didorong.
Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya menekankan pentingnya kesiapan lahan untuk program perumahan. Saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia di Kalimalang, Bekasi, ia menegaskan lahan yang digunakan harus clear and clean agar pembangunan tidak tersendat persoalan hukum.
“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya.
Selain lahan, tantangan lain adalah pembiayaan. Banyak keluarga berpenghasilan rendah belum mampu mengakses kredit pemilikan rumah karena penghasilan tidak tetap, bekerja di sektor informal, atau belum memenuhi syarat perbankan. Karena itu, dukungan pembiayaan seperti FLPP, skema subsidi, bantuan stimulan, kredit program perumahan, dan kolaborasi dengan perbankan menjadi penting.
Program ini juga harus memperhatikan kualitas hunian. Rumah yang dibangun atau direnovasi tidak cukup hanya memenuhi target jumlah unit. Hunian harus layak, aman, memiliki akses air bersih, sanitasi, listrik, jalan lingkungan, serta berada di lokasi yang tidak terlalu jauh dari pusat kegiatan ekonomi.
Kementerian PKP sebelumnya menyebut Program 3 Juta Rumah mencakup perbaikan rumah tidak layak huni di desa, pembangunan rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan swasta, penataan kawasan pesisir, serta pembangunan hunian adaptif bencana. Desain semacam ini menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan di Indonesia berbeda-beda antarwilayah.
Akurasi Data Penerima
Di desa, masalah utamanya sering berupa rumah tidak layak huni yang membutuhkan renovasi. Di kota, persoalannya lebih banyak terkait harga lahan, keterbatasan ruang, dan jarak hunian dari tempat kerja. Di pesisir dan wilayah rawan bencana, rumah harus memperhatikan risiko banjir rob, abrasi, gempa, longsor, atau ancaman iklim lainnya.
Karena itu, percepatan Program 3 Juta Rumah perlu disertai akurasi data penerima. Pemerintah harus memastikan rumah dibangun atau direnovasi untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, miskin ekstrem, dan kelompok rentan. Tanpa data yang kuat, program berisiko tidak tepat sasaran.
Peran pemerintah daerah juga menjadi krusial. Daerah perlu menyiapkan data kebutuhan rumah, ketersediaan lahan, perizinan, tata ruang, serta dukungan infrastruktur dasar. Jika pemerintah daerah lambat menyiapkan aspek tersebut, realisasi program di lapangan dapat terhambat meski pembiayaan tersedia.
Dari sisi pengembang, kepastian regulasi dan insentif menjadi faktor penting. Pengembang membutuhkan kejelasan soal perizinan, harga rumah subsidi, akses pembiayaan, ketersediaan lahan, dan dukungan prasarana, sarana, serta utilitas. Tanpa itu, keterlibatan swasta tidak akan berjalan optimal.
Capaian jalur pengembang yang sudah mencapai 181.291 unit memperlihatkan potensi besar sektor swasta. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan rumah yang dibangun benar-benar terjangkau bagi masyarakat sasaran, bukan hanya menambah stok hunian di pasar.
Sementara itu, jalur swadaya yang persentase realisasinya paling tinggi memberi sinyal bahwa renovasi dan pembangunan berbasis masyarakat bisa menjadi strategi efektif. Banyak keluarga mungkin belum membutuhkan rumah baru, tetapi membutuhkan bantuan untuk memperbaiki atap, lantai, dinding, sanitasi, atau struktur bangunan agar layak huni.
Jalur gotong royong masih menjadi yang paling kecil kontribusinya. Padahal, jika diperkuat, jalur ini dapat membuka ruang partisipasi BUMN, perusahaan swasta, organisasi sosial, lembaga filantropi, komunitas, dan masyarakat umum untuk membantu penyediaan hunian layak.
Dengan realisasi 324.213 unit hingga pertengahan Juni 2026, pemerintah memiliki modal awal untuk menunjukkan program berjalan. Namun, sisa target tahun 2026 masih besar. Dibutuhkan percepatan pada semester kedua, terutama pada jalur negara dan gotong royong yang persentase realisasinya masih relatif rendah.
Ke depan, publik perlu mendapat pembaruan data yang transparan. Pemerintah dapat menyampaikan capaian per provinsi, jenis program, sumber pembiayaan, jumlah rumah baru, jumlah renovasi, serta profil penerima manfaat. Transparansi ini penting agar Program 3 Juta Rumah dapat diawasi dan dipercaya masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak hanya diukur dari berapa unit yang dibangun atau direnovasi. Ukurannya juga harus mencakup apakah keluarga berpenghasilan rendah benar-benar mendapat hunian layak, apakah rumah berada di lokasi yang mendukung kehidupan ekonomi, dan apakah pembangunan ini mengurangi ketimpangan.
Capaian 324.213 unit hingga Juni 2026 menjadi tanda awal bahwa mesin program sudah bergerak. Tantangan berikutnya adalah menjaga kecepatan, memastikan kualitas, memperkuat pembiayaan, dan membuat program ini benar-benar menjawab kebutuhan jutaan keluarga yang belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar