Periskop.id - Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan pembiayaan Rp65 triliun kepada 14,9 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dana tersebut disalurkan kepada pelaku usaha yang sebelumnya belum memperoleh akses layanan perbankan.
Purbaya menjelaskan, penyaluran pembiayaan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tengah besarnya jumlah UMKM di Indonesia.
"Saya apresiasi untuk PIP sejak 2017 sampai Juni 2026 pemerintah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp65 triliun kepada 14,9 juta pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan," kata Purbaya saat membuka Pasar Rakyat Usaha Mikro di Alun Alun Kidul Yogyakarta, Kamis sore.
Menurut Purbaya, Indonesia memiliki sekitar 66,5 juta pelaku UMKM sehingga akses pembiayaan menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka. Ia menilai ketersediaan modal dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya.
Ia mengatakan, lebih dari 67% UMKM di Indonesia merupakan usaha mikro. Kelompok tersebut juga disebut menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto (PDB) serta menyerap hampir 117 juta tenaga kerja.
Meski berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, Purbaya menilai usaha mikro dan ultra mikro merupakan kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan ekonomi. Kondisi itu dinilai membuat mereka lebih cepat terdampak ketika terjadi gejolak.
"Ketika harga bahan baku naik, permintaan turun distribusi terganggu atau ada kebutuhan mendadak mereka tidak punya bantalan yang tebal," katanya.
Selain menghadapi kerentanan usaha, Purbaya mengatakan pelaku usaha mikro juga masih mengalami kendala memperoleh akses pembiayaan. Karena itu, pemerintah melalui PIP telah memangkas bunga pinjaman dari sebelumnya 22,5% menjadi 8%.
Ia juga menyampaikan kondisi ekonomi nasional tetap menunjukkan kinerja positif. Menurutnya, pada triwulan I 2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%, sementara ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 5,8% pada periode yang sama.
Purbaya menambahkan, pemerintah mengarahkan APBN 2026 untuk mendukung delapan agenda prioritas nasional, termasuk pemberdayaan UMKM. Menurutnya, kebijakan tersebut disusun agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Angka-angka itu penting, tetapi masyarakat tidak memikirkan statistik ekonomi, mereka tanyanya warung ramai nggak, hasil tani ada pasarnya nggak, penghasilan cukup atau nggak. Itulah kenapa APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas nasional termasuk pemberdayaan UMKM," pungkas Purbaya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar