Periskop.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai percepatan transisi energi menuju pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berpotensi menghemat biaya pembangkitan listrik nasional hingga Rp73,9 triliun per tahun. Penghematan besar tersebut diproyeksikan berasal dari pengurangan ketergantungan pada pembangkit berbasis bahan bakar fosil, seperti diesel dan gas yang selama ini masih mendominasi sejumlah wilayah di Indonesia.
Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P. Hutajulu mengatakan, efisiensi itu dihitung dari perbandingan biaya operasional antara PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi atau battery energy storage system (BESS), dibanding pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) maupun pembangkit berbasis gas.
“Kalau program PLTS 100 gigawatt (GW) ini selesai, ini akan menggantikan PLTD yang sangat boros, baik di bagian timur maupun di Jawa-Bali juga cukup besar,” kata Jisman dalam HIPMI Power Development Forum 2026 di Jakarta, Rabu (20/5).
Pemerintah saat ini menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW pada periode 2026 hingga 2028, sebagai bagian dari strategi besar transisi energi nasional dan pengurangan emisi karbon. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai US$71,3 miliar atau sekitar Rp1.140 triliun.
Dampak Ekonomi
Selain mengurangi biaya pembangkitan listrik, proyek energi surya berskala besar ini juga diproyeksikan membawa dampak ekonomi yang signifikan. Kementerian ESDM memperkirakan pembangunan PLTS 100 GW mampu menyerap sekitar 2,8 juta tenaga kerja di sektor konstruksi. Di sektor manufaktur, proyek tersebut diperkirakan membuka peluang pekerjaan bagi 1,5 juta hingga 3,1 juta tenaga kerja baru.
Tak hanya itu, pengembangan energi surya nasional juga disebut berpotensi mengurangi impor energi dengan nilai substitusi mencapai US$14,4 miliar hingga US$28,9 miliar. Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga diperkirakan cukup besar. Pemerintah memperhitungkan proyek PLTS 100 GW dapat menyumbang tambahan produk domestik bruto (PDB) hingga US$26,6 miliar.
Meski demikian, Jisman mengakui, transisi menuju energi terbarukan dalam skala besar masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi infrastruktur transmisi listrik nasional. Pemerintah memperkirakan kebutuhan pembangunan jaringan transmisi supergrid mencapai sekitar 48.000 kilometer untuk mendukung distribusi listrik berbasis energi terbarukan secara optimal.
Menurut dia, pembangunan supergrid menjadi faktor krusial karena sebagian besar sumber energi terbarukan berada di luar Pulau Jawa, sementara pusat konsumsi listrik terbesar masih terkonsentrasi di Jawa.
“Pengembangan supergrid menjadi kunci dalam mendukung transisi energi, khususnya untuk mengatasi ketidakseimbangan antara lokasi sumber energi terbarukan dan pusat permintaan listrik,” ujar Jisman.
Untuk diketahui, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 69,5 GW.
Dari total tambahan kapasitas tersebut, sekitar 42,6 GW atau 61% berasal dari energi baru terbarukan (EBT), termasuk tenaga surya, air, panas bumi, dan angin. Pemerintah juga menyiapkan dukungan sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW untuk menjaga stabilitas pasokan listrik nasional.
Dorongan percepatan PLTS ini sejalan dengan target Indonesia mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi energi surya Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 3.200 GW, namun pemanfaatannya saat ini masih tergolong rendah dibanding kapasitas yang tersedia.
Selain itu, sejumlah laporan lembaga internasional seperti International Energy Agency (IEA) juga menyebut biaya pembangkitan listrik tenaga surya global terus mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir sehingga semakin kompetitif dibanding pembangkit berbasis fosil.
Pemerintah berharap pengembangan energi surya skala besar tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri hijau dan investasi berkelanjutan di Indonesia.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar