periskop.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran Rp815,59 miliar khusus untuk program pengadaan kompor listrik dalam pagu indikatif 2027. Program ini dirancang sebagai strategi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG melalui diversifikasi bauran energi rumah tangga.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan, alokasi tersebut akan dikelola Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Kompor listrik, menurutnya, bukan satu-satunya alternatif yang disiapkan karena pemerintah juga memasukkan compressed natural gas (CNG) sebagai opsi pengganti gas elpiji.
"Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6).
Program kompor listrik ini menjadi salah satu titik perhatian dalam pagu indikatif Kementerian ESDM 2027 yang secara keseluruhan diusulkan sebesar Rp27,33 triliun. Nilai itu naik 26,1% dibandingkan pagu 2026 yang tercatat Rp21,67 triliun.
Dari total usulan tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk dua sektor utama. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp11,32 triliun, sementara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan diusulkan menerima Rp10,46 triliun.
Bahlil menjelaskan, besarnya porsi untuk kedua direktorat itu didorong oleh sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk listrik desa, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat, serta pembangunan jaringan gas rumah tangga.
"Besaran anggaran untuk keduanya ini karena berangkat dari Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR yang selalu menyampaikan bahwa listrik desa, urusan jaringan gas, dan lainnya itu yang menjadi aspirasi. Maka kami sebagai pemerintah, mencoba untuk mengadopsinya pada usulan ini," tutur Bahlil.
Di luar program kompor listrik, Kementerian ESDM turut mengusulkan anggaran Rp635,24 miliar untuk konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik. Namun, Bahlil belum merinci berapa target jumlah kendaraan yang akan dikonversi lewat program tersebut.
Secara komposisi, pagu indikatif 2027 didominasi belanja program strategis dan infrastruktur sebesar Rp22,48 triliun atau sekitar 82% dari total anggaran. Belanja operasional tercatat Rp3,56 triliun (13%), sedangkan fasilitas publik nonfisik mendapat alokasi Rp1,30 triliun atau 5%.
Untuk Ditjen EBTKE sendiri, total alokasi yang diusulkan mencapai Rp1,81 triliun, dengan program kompor listrik menjadi salah satu pos terbesar di dalamnya. Angka ini menempatkan EBTKE sebagai salah satu unit kerja yang turut menanggung beban prioritas transisi energi dalam anggaran Kementerian ESDM tahun depan.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar