periskop.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan implementasi biodiesel B50 yang berlaku mulai 1 Juli 2026 bakal menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun. Program ini sekaligus ditargetkan menyerap lebih dari 2,2 juta tenaga kerja.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyebut manfaat program biodiesel sudah mulai terasa sejak penerapan B40 pada 2025. Peningkatan campuran menjadi 50% diharapkan mendorong capaian yang lebih besar di berbagai aspek, mulai dari ketahanan energi hingga penyerapan tenaga kerja.

Advertisement

"Di 2026 ini dengan implementasi B50 diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun," ujar Dwi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6).

Angka itu naik dari capaian 2025, ketika B40 berhasil menekan kebutuhan impor bahan bakar dan menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp133 triliun. Di sisi lain, B40 juga tercatat mendongkrak nilai tambah crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah sebesar Rp20,9 triliun sepanjang tahun lalu.

Tren positif tersebut, menurut Dwi, diperkirakan berlanjut seiring peralihan ke B50.

"Proyeksinya diharapkan di 2026 ini ada peningkatan nilai tambah sebesar Rp24,68 triliun," katanya.

Peningkatan permintaan bahan baku domestik yang dipicu B50 juga dinilai akan memberi dampak langsung bagi para petani dan pelaku industri sawit. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, B40 pada 2025 tercatat mempekerjakan sekitar 1,8 juta orang di berbagai sektor rantai pasok industri biodiesel.

"Di 2025 sebanyak 1,8 juta tenaga kerja yang terserap, dan diharapkan dengan implementasi B50 di Juli 2026 ini proyeksinya penyerapan tenaga kerja bisa di angka 2.216.874 orang," tutur Dwi.

Dari sisi lingkungan, B40 pada 2025 tercatat menekan emisi gas rumah kaca sebesar 39,66 juta ton karbon dioksida (CO2). Pemerintah menargetkan angka tersebut terlampaui dengan komposisi campuran yang lebih tinggi pada B50.

"Di 2026 ini kita bisa mengimplementasikan penurunan emisinya sebesar 46,72 juta ton karena ini bagian kontribusi Indonesia dalam menjaga sustainability lingkungan," pungkas Dwi.

Dwi menegaskan, kebijakan peningkatan mandatori biodiesel sejalan dengan strategi nasional mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Menurutnya, langkah ini kian relevan di tengah ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia yang terus menekan neraca energi Indonesia.