periskop.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang kembali menjerat sejumlah kepala daerah. Puan menilai fenomena ini menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mengkaji potensi mahalnya biaya politik sebagai salah satu pemicu.
Puan menekankan perlunya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk mencari akar permasalahan dari berulangnya kasus korupsi di tingkat daerah.
"Bagaimana kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait hal tersebut, apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal," kata Puan di Gedung DPR, Selasa (10/3).
Selain menyinggung faktor biaya politik, Puan juga menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan serta pemberian pendidikan akuntabilitas bagi para pemimpin daerah. Menurutnya, kepala daerah harus memiliki pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang transparan.
Puan menyampaikan, akuntabilitas tidak boleh hanya dipandang sebagai beban pengawasan, melainkan harus tumbuh sebagai kesadaran personal bagi setiap kepala daerah untuk menjaga integritas.
"Bagaimana kemudian memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa akuntabilitas itu penting, bukan hanya untuk pengawasan, tetapi juga sebagai kesadaran untuk sama-sama saling menjaga," jelas Puan.
Puan menyimpulkan, langkah perbaikan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh berbagai aspek secara komprehensif.
“Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait hal tersebut," ungkapnya.
Diketahui, sepanjang 2026 hingga saat ini, KPK melakukan OTT sebanyak delapan kali. KPK telah menjaring beberapa pihak dalam OTT di KPP Madya Jakarta Utara, Kabupaten Pati, Kota Madiun, KPP Banjarmasin, Bea Cukai Jakarta, Pengadilan Negeri Depok, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Rejang Lebong. Dari delapan OTT tersebut, sebanyak empat kasus melibatkan kepala daerah.
Tinggalkan Komentar
Komentar