periskop.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons komitmen dan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengajukan kebutuhan apa saja demi memberantas korupsi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan, pihaknya bakal segera merapatkan barisan untuk melakukan inventarisasi menyeluruh terkait kebutuhan internal lembaga antirasuah tersebut.
“Dari sisi pernyataan beliau menunjukkan sebuah komitmen ketegasan, kemudian dukungan terhadap proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan ini juga sudah kita lihat semuanya. Saya yakin bagaimana pernyataan beliau kemudian terbukti dari beberapa hal. Selain itu, tidak ada intervensi terhadap aparat penegak hukum, keseriusan, dan banyak hal yang sudah dilakukan,” kata Setyo di Gedung KPK, Kamis (4/6).
Setyo menegaskan KPK tidak akan menyia-nyiakan dukungan penuh tersebut. KPK akan langsung mendata pos-pos krusial yang memerlukan penguatan, baik dari segi kuantitas tenaga ahli maupun sokongan dana di lapangan.
“Kami akan menginventarisasi kira-kira kebutuhan-kebutuhan apa. Apakah dari sisi sumber daya manusia, apakah dari sisi anggaran, pembiayaan kegiatan, dan lain-lain. Atau mungkin dukungan-dukungan operasional yang lainnya,” jelas Setyo.
Namun, demi memastikan usulan yang diajukan nantinya tepat sasaran dan berbasis data yang akurat, Setyo mengatakan daftar kebutuhan ini tidak bisa diputuskan secara sepihak. KPK akan menggelar pembahasan mendalam dengan melibatkan seluruh lini kedeputian yang ada di internal lembaga.
“Nah ini tentu memerlukan pembahasan. Pasti kami akan melibatkan seluruh kedeputian bagaimana kami menyikapi arahan atau perintah Bapak Presiden,” pungkas Setyo.
Sebelumnya, Prabowo mendukung penguatan lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk menangani dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara. Prabowo meminta beberapa institusi, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, hingga Kejaksaan Agung menyampaikan kebutuhan yang dapat memperkuat kinerja.
“Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi,” kata Prabowo, Rabu (3/6).
Penguatan lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan uang rakyat dan menjaga wibawa pemerintah serta negara.
“Saya tidak mau uang rakyat dicuri dan tidak ada pengecualian,” tegas Prabowo.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar