Polri Dinilai Transparan, 69,7% Publik Nilai Penegakan Hukum Sudah Baik
Polri Dinilai Transparan, 69,7% Publik Nilai Penegakan Hukum Sudah Baik

CISA rilis survei: 72% publik puas kinerja Polri. Mayoritas masyarakat berharap Polri menjadi simbol supremasi...

Fatwa MUI: Jika Tak Bertuan, Dana Dormant Wajib Diserahkan ke Lembaga Sosial
Fatwa MUI: Jika Tak Bertuan, Dana Dormant Wajib Diserahkan ke Lembaga Sosial

MUI tetapkan Fatwa Rekening Dormant sebagai respons atas permintaan PPATK. Dana tak bertuan wajib diserahkan...

KPK Ungkap Kronologi Suap DAK RSUD Koltim Melibatkan ASN Kemenkes
KPK Ungkap Kronologi Suap DAK RSUD Koltim Melibatkan ASN Kemenkes

Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur ungkap kronologi suap DAK RSUD Koltim. ASN Kemenkes HP...

KPK Dorong BUMN Lanjutkan Aksi Korporasi Meski Ada Kasus ASDP
KPK Dorong BUMN Lanjutkan Aksi Korporasi Meski Ada Kasus ASDP

KPK imbau BUMN jangan ragu lakukan aksi korporasi strategis. Lembaga antirasuah ini ingatkan keputusan bisnis...

Yusril Heran Masyarakat Lebih Pilih Lapor ke Damkar daripada Polisi
Yusril Heran Masyarakat Lebih Pilih Lapor ke Damkar daripada Polisi

Menko Yusril Ihza Mahendra heran publik lebih memilih lapor ke Damkar daripada Polisi untuk berbagai...

KPK Resmi Tahan Tiga Tersangka Baru Korupsi RSUD Kolaka Timur
KPK Resmi Tahan Tiga Tersangka Baru Korupsi RSUD Kolaka Timur

KPK resmi tahan 3 tersangka baru kasus RSUD Kolaka Timur. Penahanan menyasar ASN Kemenkes, Bapenda...

Polri Ungkap 39 Kasus Vape Mengandung Etomidate Sepanjang 2025
Polri Ungkap 39 Kasus Vape Mengandung Etomidate Sepanjang 2025

Polri ungkap 39 kasus vape etomidate sepanjang 2025. Zat berbahaya ini belum diatur hukum, namun...

Kapolri Pastikan Polisi Respon Cepat Aduan Layanan Darurat 110
Kapolri Pastikan Polisi Respon Cepat Aduan Layanan Darurat 110

“Cukup memencet 110, respon segera kita hadirkan,”

Pakar Hukum: Revisi KUHAP Butuh Masukan Publik demi Format Ideal
Pakar Hukum: Revisi KUHAP Butuh Masukan Publik demi Format Ideal

Pakar hukum pidana Hery Firmansyah menilai revisi KUHAP perlu masukan publik agar adil dan profesional,...

KPK Tegaskan Akuisisi PT JN Tambah Beban Keuangan dan Risiko ASDP
KPK Tegaskan Akuisisi PT JN Tambah Beban Keuangan dan Risiko ASDP

KPK tegaskan akuisisi PT JN merugikan ASDP dan libatkan rekayasa. Hal ini disampaikan menyusul vonis...