periskop.id - Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) Ravina Shamdasani mengungkapkan bahwa pihaknya memantau secara saksama serangkaian kekerasan yang terjadi di Indonesia terkait gelombang protes nasional.
PBB menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi berbagai isu yang menjadi perhatian publik, termasuk soal tunjangan parlemen, kebijakan penghematan, serta dugaan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat keamanan.
Shamdasani menegaskan bahwa pihak berwenang memiliki kewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia sembari menjaga ketertiban umum.
"Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sejalan dengan norma dan standar internasional, dalam kaitannya dengan pemolisian majelis publik," ujar Shamdasani di Jenewa, Selasa (2/9).
PBB secara khusus mengingatkan agar seluruh aparat keamanan, termasuk personel militer yang ditugaskan dalam kapasitas penegakan hukum, untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh penegak hukum.
Lebih lanjut, Kantor HAM PBB mendorong adanya penyelidikan yang kredibel terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional yang mungkin terjadi selama aksi unjuk rasa berlangsung.
"Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan," tegasnya.
Pada akhir pernyataannya, PBB juga menyoroti peran vital media dalam situasi tersebut.
Menurut Shamdasani, sangat penting bagi media untuk diizinkan meliput semua peristiwa secara bebas dan independen tanpa adanya tekanan.
Tinggalkan Komentar
Komentar