Periskop.id - Pemerintah Thailand secara tegas menyatakan komitmen untuk tetap melanjutkan proyek infrastruktur ambisius bernama jembatan darat atau landbridge di wilayah selatan negara tersebut.
Proyek raksasa ini dirancang untuk menciptakan jalur penghubung baru antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik guna memotong jalur pelayaran tradisional di Selat Malaka yang semakin padat.
Wakil Perdana Menteri Phiphat Ratchakitprakarn, yang menaungi Kementerian Perhubungan, mengungkapkan bahwa situasi ketegangan global saat ini justru memperkuat urgensi proyek tersebut.
Ia merujuk pada penutupan Selat Hormuz sebagai contoh nyata betapa pentingnya kontrol atas jalur pelayaran utama bagi ketahanan nasional dan ekonomi.
Berdasarkan laporan The Diplomat yang mengutip Bloomberg pada Selasa (21/4), pemerintah kini berencana mempercepat pengembangan proyek yang diperkirakan menelan biaya hingga 1 triliun baht atau setara 31 miliar dolar AS.
“Konflik di Timur Tengah menunjukkan keuntungan mengendalikan jalur transportasi. Thailand akan memiliki keuntungan besar dengan mengoperasikan penghubung antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia” kata Phiphat.
Detail Teknis: Memangkas Waktu dan Biaya Logistik
Proyek ini membayangkan sebuah koridor perdagangan yang melintasi daratan sempit di Thailand selatan, memisahkan Teluk Thailand dengan Laut Andaman.
Jika terealisasi, jalur ini diklaim mampu memangkas waktu pengiriman rata-rata hingga empat hari dan menurunkan biaya logistik sekitar 15%.
Pelaksanaan proyek ini secara teknis akan menitikberatkan fokus pada tiga pilar pembangunan infrastruktur utama guna memastikan konektivitas yang efisien.
Langkah pertama mencakup pembangunan pelabuhan laut dalam yang strategis di dua titik kunci, yakni di Provinsi Ranong dan Provinsi Chumphon.
Kedua pelabuhan tersebut nantinya akan diintegrasikan melalui penyediaan jalur jalan raya serta jaringan rel kereta api sepanjang 90 kilometer yang membelah daratan Thailand selatan.
Di samping pembangunan fisik, pemerintah juga memprioritaskan aspek legalitas melalui penyusunan undang-undang pendukung yang ditargetkan mendapatkan persetujuan dari kabinet pada akhir tahun ini.
Studi pemerintah memproyeksikan konstruksi selesai pada 2039 dengan target titik impas (break even point) dalam waktu 24 tahun.
Pada tahun pertama operasional, proyek ini berpotensi menghasilkan pendapatan sebesar 58 miliar baht, yang sebagian besar bersumber dari penjualan bahan bakar kepada kapal kargo.
Evolusi Konsep: Dari Kanal Kra Menjadi Jembatan Darat
Konsep membelah daratan Thailand bukanlah hal baru. Gagasan ini merupakan bentuk modern dari rencana lama pembukaan jalur perdagangan di Tanah Genting Kra yang sudah ada sejak masa Raja Rama I pada akhir abad ke 18.
Awalnya, proyek ini dirancang dalam bentuk kanal, namun skala biaya yang sangat besar serta kekhawatiran keamanan terkait potensi pemisahan wilayah selatan yang rawan konflik membuat rencana kanal tidak pernah terwujud.
Wacana ini kembali mencuat pasca pandemi COVID 19 sebagai solusi ekonomi. Meskipun telah melalui berbagai studi kelayakan, termasuk pada masa pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha tahun 2018, pengumuman terbaru ini tetap disikapi dengan kewaspadaan tinggi oleh berbagai pihak.
Hambatan Logistik dan Kritik Tajam Oposisi
Keraguan besar datang dari aspek efisiensi logistik. Para pengkritik menilai bahwa berbeda dengan kanal, konsep jembatan darat justru mewajibkan kapal untuk membongkar barang di satu pelabuhan, memindahkannya ke truk atau kereta, lalu memuatnya kembali ke kapal lain di pelabuhan seberang.
Bangkok Post mencatat bahwa hambatan ini membuat proyek Thailand sulit menyaingi efisiensi Pelabuhan Tuas di Singapura yang kini diproyeksikan menjadi pusat pelayaran otomatis terbesar di dunia.
Anggota parlemen dari Partai Rakyat, Pukkamon Nun-anan, menyebut data ekonomi yang disajikan pemerintah tidak masuk akal dan menyerukan pembatalan proyek.
Senada dengan itu, mantan Wakil Gubernur Bangkok, Samart Ratchapolsitte, menyatakan kepada Bangkok Post bahwa studi pemerintah terkesan dipaksakan. Menurutnya, jika berbicara langsung dengan pelaku industri maritim, angka-angka dalam studi tersebut tidak masuk akal.
Ancaman Lingkungan dan Warisan Dunia
Sektor lingkungan menjadi isu krusial lainnya. Para ahli memperingatkan potensi kerugian sektor perikanan mencapai 1 miliar baht per tahun.
Lebih jauh lagi, jalur yang direncanakan mengancam enam situs Warisan Dunia UNESCO, yang dikhawatirkan merusak masa depan pariwisata Thailand selatan.
Koalisi akademisi dan organisasi masyarakat sipil baru-baru ini mendesak Perdana Menteri Anutin Charnvirakul untuk membuka seluruh laporan Analisis Dampak Lingkungan dan Kesehatan (EHIA).
Mereka menilai laporan saat ini terlalu sempit karena hanya mencakup radius lima kilometer dari lokasi pelabuhan. Dengan tantangan finansial dan penolakan sosial yang masif, realisasi jembatan darat ini dinilai masih jauh dari kepastian.
Tinggalkan Komentar
Komentar