Periskop.id - Pemerintah Thailand melalui Departemen Pengobatan Tradisional dan Alternatif kini mengambil langkah tegas untuk menertibkan industri ganja di negaranya.
Fokus utama dari kebijakan terbaru ini adalah memperketat pengawasan penjualan serta memastikan bahwa penggunaan ganja hanya diperbolehkan secara ketat untuk tujuan medis.
Kepala Departemen Pengobatan Tradisional dan Alternatif Thailand, Pongsadhorn Pokpermdee, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang bisnis ganja di seluruh penjuru Thailand agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah saat ini.
Dalam skema baru tersebut, toko-toko ganja yang sebelumnya menjamur akan ditingkatkan statusnya secara bertahap agar beroperasi menyerupai klinik medis.
Melalui transformasi ini, setiap produk ganja dipastikan hanya bisa diresepkan oleh dokter atau praktisi berwenang yang memiliki izin resmi untuk pengobatan medis yang diakui secara hukum. Hal ini diharapkan dapat memangkas penyalahgunaan ganja di luar kebutuhan kesehatan.
Landasan Hukum dan Pengawasan Digital
Aturan baru ini telah resmi diterbitkan dalam Royal Gazette pada 29 April dan mulai diberlakukan secara efektif sejak 30 April. Regulasi tersebut mencakup perizinan untuk berbagai sektor, mulai dari penelitian, impor, distribusi, hingga pengolahan herbal yang dikendalikan untuk kepentingan komersial.
Untuk memastikan kepatuhan di lapangan, pemerintah memperkuat inspeksi oleh pejabat daerah. Selain itu, diperkenalkan pula sistem digital inovatif yang memungkinkan masyarakat luas untuk melaporkan secara langsung jika menemukan praktik bisnis ganja ilegal di lingkungan mereka.
Pongsadhorn menyebut tahapan ini sebagai langkah krusial dalam mengendalikan peredaran ganja, terutama setelah munculnya kekhawatiran publik atas meluasnya penggunaan untuk tujuan rekreasional pasca dekriminalisasi pada Juni 2022.
Kementerian Kesehatan Masyarakat juga berupaya keras meningkatkan standar keamanan demi mengurangi risiko penyalahgunaan, khususnya di kalangan generasi muda.
Mengakhiri Ketidakpastian Pasca Dekriminalisasi 2022
Langkah pemerintah ini bertujuan untuk mengakhiri masa kebingungan dan ketidakpastian yang telah berlangsung selama empat tahun terakhir.
Sejak kebijakan dekriminalisasi dimulai pada Juni 2022, industri ganja di Thailand tumbuh tanpa adanya undang-undang yang memadai. Dampaknya, penggunaan rekreasional melonjak tajam dan memicu gelombang keluhan dari masyarakat.
Ironisnya, kebijakan menciptakan ekonomi ganja yang berkembang sebelumnya merupakan program unggulan dari Partai Bhumjaithai. Partai tersebut dipimpin oleh Anutin Charnvirakul, sosok yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan Masyarakat pada tahun 2022.
Kini, di bawah kepemimpinan pemerintahan yang baru, perubahan tersebut justru sedang dibalikkan demi ketertiban umum.
Syarat Ketat Izin Distribusi Baru
Sesuai dengan regulasi yang telah diperbarui, para pengusaha yang berniat mengajukan izin distribusi ganja kini diwajibkan untuk memiliki keterkaitan langsung dengan sektor bisnis medis atau layanan kesehatan.
Persyaratan ketat ini mencakup berbagai kategori institusi, mulai dari klinik kesehatan resmi hingga perusahaan yang bergerak sebagai produsen maupun distributor produk farmasi dan herbal.
Selain itu, peluang perizinan juga terbuka bagi para tabib tradisional yang telah memiliki lisensi sah, guna memastikan bahwa seluruh rantai distribusi berada di bawah pengawasan tenaga profesional medis yang kompeten.
Selain syarat institusional, setiap gerai berizin diwajibkan memiliki staf yang telah menyelesaikan kursus pelatihan khusus di bawah pengawasan departemen terkait. Staf tersebut harus bersiaga selama jam operasional gerai berlangsung.
“Aturan baru ini berlaku untuk semua pengajuan izin baru mulai sekarang. Toko yang sudah ada dapat terus beroperasi sampai masa izinnya berakhir, tetapi setiap perpanjangan harus mematuhi aturan yang diperbarui,” katanya, sebagaimana dikutip oleh Bangkok Post pada Sabtu (16/5).
Dampak Sosial dan Status Perizinan Saat Ini
Pengetatan ini juga dipicu oleh kritik tajam terhadap pesatnya pertumbuhan toko ganja di kawasan wisata populer seperti Bangkok.
Sejumlah bisnis dituduh memanfaatkan celah hukum untuk melegalkan penggunaan rekreasional di tempat mereka. Warga setempat pun kerap menyampaikan kekhawatiran terkait polusi asap ganja serta akses yang menjadi lebih mudah bagi anak di bawah umur.
Di sisi lain, pihak rumah sakit melaporkan adanya peningkatan kasus kesehatan yang berkaitan langsung dengan konsumsi ganja secara berlebihan oleh masyarakat. Data dari departemen terkait menunjukkan bahwa terdapat sekitar 12.000 izin distribusi ganja yang berlaku untuk periode 2026 hingga 2028.
Dari jumlah tersebut, sekitar separuh dari izin yang ada dijadwalkan akan habis masa berlakunya pada tahun ini, sehingga mereka wajib mengikuti aturan medis yang baru jika ingin tetap beroperasi.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar