periskop.id – Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur.
Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri, RI Yvonne Mewengkang menegaskan, pemerintah Indonesia mendesak Israel segera membebaskan seluruh kapal beserta awak sipil yang ditahan, termasuk WNI.
Langkah ini krusial demi memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina tetap berjalan aman sesuai hukum humaniter internasional.
“Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” ujar Yvonne dalam keterangannya, Senin (18/5).
Aksi pencegatan oleh militer Israel tersebut menyasar armada yang membawa misi kemanusiaan penting.
Bantuan logistik di dalam kapal tersebut sedianya akan disalurkan menuju Gaza Strip yang hingga kini masih berada di bawah blokade ketat Israel.
Laporan terkini menunjukkan sedikitnya 10 kapal kemanusiaan telah ditangkap pihak militer. Beberapa di antaranya yang teridentifikasi adalah kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.
Pemerintah Indonesia mendapatkan data dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) terkait keberadaan warga negara Indonesia di armada tersebut. Seorang WNI bernama Andi Angga Prasadewa terkonfirmasi berada di atas kapal Josef selaku delegasi GPCI bersama Rumah Zakat.
Insiden ini juga berdampak pada awak media asal Indonesia yang sedang bertugas. Dua jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Thoudy Badai, dilaporkan ditangkap oleh Tentara Israel (IDF) saat mengawal misi di perairan internasional.
Pemerintah terus berupaya mengumpulkan informasi valid mengenai keberadaan armada yang mengangkut jurnalis tersebut. Jalur komunikasi intensif terus diupayakan demi mendapat kepastian status serta keselamatan seluruh penumpang.
“Kapal yang membawa jurnalis Bambang Noroyono sampai saat ini masih terus dicoba dihubungi guna mengetahui status kapal termasuk kondisi yang bersangkutan,” kata Yvonne.
Situasi di area perairan Mediterania Timur dilaporkan masih sangat dinamis dan berubah cepat. Otoritas diplomatik Indonesia terus bersiaga mengantisipasi segala perkembangan di lapangan.
Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri langsung mengambil langkah taktis sejak awal insiden terjadi. Koordinasi intensif dilakukan bersama tiga kedutaan besar di wilayah sekitar konflik.
“Sejak awal Kemlu melalui Direktorat PWNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan para WNI apabila diperlukan,” ujarnya.
Komunikasi dengan berbagai otoritas terkait di luar negeri juga terus diperkuat secara berkala. Hal ini dilakukan guna mengawal keselamatan dan hak-hak warga negara Indonesia yang tertahan di dalam armada tersebut.
“Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” tegas Yvonne.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar