periskop.id – Indonesia meraih predikat terbaik dunia untuk transparansi insentif perpajakan. Indonesia menempati posisi teratas dari 116 negara dalam Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI).
Laporan Tax Expenditure Report (TER) Indonesia mencatatkan skor tertinggi, mengungguli negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, dan Prancis.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengatakan, urutan Indonesia terus merangkak naik, dari peringkat ke-15 pada 2023, melonjak ke posisi kedua pada 2024, hingga akhirnya memimpin di tempat utama tahun ini.
"Pencapaian ini menunjukkan tren peningkatan konsisten sejak indeks pertama kali diluncurkan pada 2023," ujarnya, Senin (18/5).
Deni menegaskan, Kementerian Keuangan terus berkomitmen memperkuat kualitas transparansi belanja perpajakan. Langkah ini menjadi bagian penting dari tata kelola fiskal sehat dan akuntabel.
"Upaya tersebut akan terus diperkuat melalui penyempurnaan kualitas pelaporan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan kebijakan insentif agar semakin terukur dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian," katanya.
GTETI sendiri merupakan indeks komparatif pertama di dunia yang menilai praktik pelaporan insentif atau belanja perpajakan secara global. Penilaian tersebut dibangun berdasarkan data Global Tax Expenditures Database (GTED).
Lembaga ini memeringkat negara-negara berdasarkan keteraturan, kualitas, serta cakupan informasi laporan insentif perpajakan yang diterbitkan publik.
Deni memaparkan, insentif pajak yang dilaporkan dalam TER mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dan UMKM. Kebijakan tersebut sekaligus dirancang untuk mendukung iklim investasi domestik.
"Rumah tangga dan UMKM menerima manfaat lebih dari 70 persen dari keseluruhan belanja perpajakan atau sekitar Rp389 triliun pada tahun 2025," ujarnya.
Fasilitas keringanan pajak tersebut diberikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, seperti bahan makanan dan tempat tinggal. Insentif ini juga efektif mengurangi biaya pendidikan, kesehatan, serta transportasi.
"Insentif tersebut juga turut mendukung penciptaan lapangan kerja di masyarakat dan kehidupan rakyat yang semakin berkualitas," katanya.
Lebih lanjut, kebijakan fiskal memainkan peran vital sebagai instrumen Pemerintah dalam menjaga stabilitas. Langkah ini sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi global yang masih penuh tantangan.
Dampak pengelolaan kebijakan fiskal optimal terlihat pada triwulan I 2026 yang menunjukkan kinerja kuat. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan, ditopang permintaan domestik yang terjaga, peningkatan investasi, serta percepatan belanja Pemerintah.
"Capaian tersebut mencerminkan bagaimana kebijakan fiskal mampu meredam tekanan eksternal, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.
Kebijakan perpajakan diarahkan secara adaptif namun tetap prudent dalam mendukung aktivitas roda ekonomi. Dukungan ini mengalir melalui pemberian insentif perpajakan yang selektif, terarah, dan terukur, dengan tetap memerhatikan kapasitas ruang fiskal.
"Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat UMKM dan dunia usaha, mendorong investasi, serta mempertahankan momentum aktivitas ekonomi nasional," katanya.
Pada triwulan I 2026, stimulus pajak terbukti sukses menyokong momentum investasi dan aktivitas sektor riil nasional. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh kuat 5,96 persen secara tahunan, memperkuat sektor produktif.
Data Kementerian Investasi juga berjalan selaras dengan capaian tersebut. Realisasi investasi langsung tercatat tumbuh sebesar 7,22 persen pada periode yang sama.
Pemerintah secara konsisten memperkuat pelaporan belanja perpajakan melalui TER guna menjamin pengelolaan yang transparan. Lewat laporan ini, publik bisa memantau langsung berbagai fasilitas perpajakan yang digelontorkan negara.
"Dengan demikian, pelaporan belanja perpajakan menjadi bagian penting dari tata kelola APBN karena memastikan setiap insentif yang diberikan dapat diawasi bersama," ujarnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar