periskop.id - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl Achmad Mulachela menjelaskan pemerintah terus memfasilitasi pengamanan kapal milik Pertamina dari dampak konflik di kawasan Teluk Persia. Kemenlu intensif menjalin komunikasi dengan otoritas Iran demi kelancaran operasional armada nasional tersebut.
"Terkait pertanyaan tersebut, dapat kami sampaikan mengenai kapal milik Pertamina yang terdampak konflik di kawasan Teluk Persia tersebut," kata Nabyl di Jakarta, Sabtu (28/3).
Kementerian Luar Negeri bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tehran langsung mengambil langkah koordinasi strategis.
Instansi pemerintah ini merangkul pihak Pertamina sekaligus menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Iran di Jakarta.
Nabyl memaparkan proses diplomasi ini membuahkan hasil positif berupa jaminan keamanan pelintasan di perairan rawan konflik.
"Kedubes Iran telah sampaikan pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz," jelasnya.
Otoritas Iran sempat meminta sejumlah rincian informasi spesifik terkait armada operasional tersebut.
Kemenlu langsung meneruskan seluruh detail data kebutuhan ini kepada pihak berwenang di Tehran.
Pemerintah terus menyikapi perkembangan diplomasi ini melalui koordinasi lanjutan bersama pihak Pertamina.
Ia menjelaskan langkah pelayaran armada kini sangat bergantung pada proses persiapan internal perusahaan pelat merah tersebut.
"Diperlukan kesiapan teknis oleh pihak Pertamina, termasuk perlindungan asuransi dan kesiapan kru kapal, sebelum ditindaklanjutinya tanggapan positif dari Pemerintah Iran," ujarnya.
Persiapan teknis komprehensif sangat krusial mengingat tingginya risiko pelayaran di area ketegangan geopolitik.
Kemenlu bersama KBRI Tehran berkomitmen terus mengawal proses koordinasi lintas sektoral ini hingga tuntas.
Upaya diplomasi berkelanjutan ini bertujuan utama memastikan keselamatan penuh pelintasan kapal komersial Indonesia di wilayah Selat Hormuz.
Tinggalkan Komentar
Komentar