Periskop.id - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan kampanye baru untuk melumpuhkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Senin (13/7). Kampanye ini mencakup ancaman sanksi baru, pembatasan visa, hingga tekanan diplomatik terhadap negara sekutu.

Kemlu AS menyebutkan, langkah tersebut merupakan respons lintas pemerintahan untuk melumpuhkan kemampuan ICC beroperasi. Menurut mereka, pengadilan itu berpotensi menyasar personel militer atau pejabat Amerika dan dianggap mengancam kedaulatan negara.

"Membongkar ICC, selangkah demi selangkah, jika perlu," tulis Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam artikel opini di The Wall Street Journal, Senin (13/7).

Rubio menilai ICC telah berkembang menjadi badan supranasional yang berupaya mengesampingkan kewenangan negara-negara berdaulat. Ia juga menuding pengadilan itu didukung jaringan organisasi nonpemerintah sayap kiri, kelompok globalis, dan sejumlah pemerintah yang dianggapnya bermusuhan dengan AS.

Kemlu AS beralasan, ICC pernah mengeklaim wewenang untuk menuntut warga Amerika meski Washington tidak pernah meratifikasi Statuta Roma. Pengadilan itu, menurut mereka, sebelumnya membuka penyelidikan terhadap personel militer dan petugas intelijen AS namun menolak menutup kasus tersebut.

Dalam opininya, Rubio secara khusus menyoroti Democracy for the Arab World Now (DAWN), kelompok hak asasi manusia berbasis di Washington. Ia mempersoalkan surat DAWN bulan Maret yang mendesak Iran, Israel, dan negara-negara Teluk menerima yurisdiksi ICC atas kejahatan perang selama konflik berlangsung.

DAWN membantah tudingan tersebut. Direktur Eksekutif DAWN Omar Shakir menegaskan, surat organisasinya menyerukan pertanggungjawaban semua pihak tanpa pengecualian, bukan semata menyasar tindakan AS di Iran.

"Kesalahpahaman Rubio tentang seruan kami untuk menyelidiki semua kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan dalam perang, yang hanya berfokus pada tindakan AS di Iran, menimbulkan pertanyaan. Apakah Menteri Luar Negeri khawatir karena dia tahu personel AS melakukan kejahatan perang di Iran?" kata Shakir dalam sebuah pernyataan.

Direktur Advokasi DAWN Raed Jarrar menambahkan, kampanye tersebut menyasar tatanan internasional berbasis aturan secara keseluruhan, bukan sekadar merespons satu isu.

Kampanye AS ini muncul setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November 2024 terhadap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu, mantan kepala pertahanan Yoav Gallant, dan pemimpin Hamas Ibrahim al-Masri atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Pengadilan tersebut juga sempat membuka penyelidikan pada Maret 2020 terkait potensi kejahatan pasukan AS di Afghanistan, meski prioritas kasus itu telah dikurangi sejak 2021 dan belum resmi ditutup.

Tahun lalu, Washington sudah menjatuhkan sanksi kepada 11 pejabat ICC, termasuk sembilan hakim dan kepala jaksa pengadilan, berupa pembekuan aset dan larangan perjalanan.

Direktur Israel-Palestina DAWN, Michael Schaeffer Omer-Man, menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan hukum terhadap pemerintahan AS pada minggu ini.