periskop.id - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum menerima surat mengetahui adanya surat dari Kamar Dagang China yang dikirim langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu poin dibahas antara lain kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), hingga rencana kenaikan royalti mineral.
"Belum tahu saya, belum tahu. Belum, saya belum dapat suratnya,"kata Bahlil kepada media, Jakarta, Rabu (13/5).
Kendati demikian, Bahlil mengaku telah menemui beberapa investor dari China terkait hambatan hingga kebijaka DHE SDA.
"Beberapa sudah komunikasi sama saya Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya Dan sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," terangnya.
Sebagai informasi, Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang menggarisbawahi terkait keadaan investasi di Indonesia.
Mengutip dokumen tersebut, Kamar Dagang China menjelaskan selama ini. banyak perusahaan investasi Tiongkok di Indonesia secara konsisten mendukung pemerintahan Indonesia, menjalankan investasi dan kegiatan usaha dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku secara ketat, serta dengan teguh mendukung seluruh kebijakan dan langkah yang diambil Pemerintah.
Pertama, telah diberlakukan kenaikan pajak dan pungutan yang signifikan. Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah berulang kali dinaikkan, disertai dengan intensifikasi pemeriksaan pajak dan bahkan denda besar hingga puluhan juta dolar Amerika Serikat, yang menimbulkan kepanikan di kalangan perusahaan.
Kedua, rencana kewajiban penahanan devisa hasil ekspor (DHE) telah menimbulkan ketidakpastian yang tinggi bagi para eksportir sumber daya alam, yang diwajibkan untuk menempatkan 50% dari pendapatan devisa mereka di bank-bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun, yang akan sangat merugikan likuiditas perusahaan dan operasi jangka panjang.
Tinggalkan Komentar
Komentar