Periskop.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta daerah membereskan tindakan-tindakan permainan pengadaan atau pembelian obat-obatan rumah sakit umum daerah (RSUD) di provinsi, kabupaten dan kota jika ingin keuangan rumah sakit menjadi sehat.
"Saya cerita (permasalahan yang pernah dihadapi) rumah sakit Kemenkes. Bagaimana bisa RSCM, Hasan Sadikin dan Sardjito beli parasetamol harganya bisa dua kali lipat, albumin banyak itu harganya dua kali lipat," ucapnya di Bengkulu, Rabu (17/12).
Dia menjelaskan pembelian obat-obatan dan farmasi lainnya yang jauh lebih tinggi dari harga sesungguhnya, menjadi salah satu beban bagi keuangan dan menggerus pendapatan rumah sakit.
"Jadi sekarang saya audit itu semuanya pembelanjaannya, Bapak (Wakil Gubernur Bengkulu) kalau mau itu 10 rumah sakit Bapak (sehat), awasi, nanti BPKP bantuin awasi. Belanja obat yang sama dari vendor yang sama bisa dua kali lipat harganya tergantung berapa besar kickback yang mereka berikan, itu dibereskan dulu," ujar Budi.
Oleh karena itu, menurut dia, pembelian obat harus benar-benar diawasi, agar sesuai harga yang seharusnya, sehingga keuangan rumah sakit bisa lebih sehat.
"(Contoh lainnya) beli alat saja bisa beda-beda DAK-nya, beli seperti Cath lab pertama kali Rp18 miliar saya tanya ke swasta ternyata harganya Rp12 miliar. Saya bertanya kok bisa beda, oh Bapak beda spek, speknya yang itu ibarat iPhone yang ada casing-nya, yang itu tidak ada casing, bisa bedanya Rp6 miliar," kata Budi.
Akhirnya, dia mengatakan, bisa mendapatkan alat tersebut dengan harga Rp8 miliar sekaligus dengan garansi selama 10 tahun. "Rp8 miliar dari 18 miliar, harga di e-katalog itu harga paling koruptif, paling tinggi di mana-mana, jadi Bapak jangan percaya beli sesuai harga e-katalog, itu paling sudah pasti korupsi. Karena harga itu perlu dengan margin-marginyang tidak benar dan Pak Prabowo tidak suka itu," bebernya.
Selain soal pembelian obat-obatan, ia juga mengingatkan RSUD memperbaiki tata kelola agar tumbuh semakin sehat. RSUD, lanjutnya, harus memastikan pemetaan unit-unit pelayanan, memastikan produktivitas sesuai target kinerja, dan juga berjalan optimal memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus memberikan pendapatan yang jauh lebih sehat.
Dia mengingatkan, pemerintah daerah untuk tidak "mengambil uang" rumah sakit untuk kepentingan di luar kebutuhan RS. Pasalnya, hal tersebut akan membebani produktivitas dan pelayanan rumah sakit.
"Jadi aku titip dan Bapak Bupati, Pak Gubernur, tahu kalau kesehatan masyarakat semakin baik (dengan pelayanan optimal) masyarakat pasti pilih Bapak lagi (di pilkada) kesehatan nilanya tinggi untuk elektabilitas. Terakhir, uangnya mereka jangan diambil Pak, biar uangnya masuk kembali ke sini, dipakai buat di dalamnya, bikin untung rumah sakit, bukannya saya kapitalis," tutur Budi.
Nah, keuntungan tersebut bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit, bahkan juga untuk memberikan subsidi BPJS bagi pasien-pasien yang membutuhkan.
"Pakai buat subsidi BPJS, Bapak kalau untung misalnya Rp17 miliar, Rp5 miliarnya pakai buat subsidi pasien-pasien BPJS yang tidak mampu, tapi kompleks yang tidak masuk hitung-hitungan biaya BPJS, itu subsidi," pungkasnya.
Operasional RSUD
Sementara itu, Kemenkes mengkonfirmasi, seluruh rumah sakit yang sempat terdampak bencana di wilayah Sumatra kini telah kembali beroperasi secara bertahap. Pemerintah pun memastikan layanan kesehatan tetap berjalan guna menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat terdampak.
“Pada tanggal 26 November lalu terdapat 41 rumah sakit yang tidak dapat beroperasi akibat bencana. Alhamdulillah, hari ini 100 persen rumah sakit tersebut sudah mulai beroperasi kembali, meskipun secara bertahap, dimulai dari layanan IGD dan ruang operasi,” ujar Budi.
Menkes menjelaskan, layanan kesehatan masih menghadapi kendala serius. Terutama akibat terbatasnya pasokan listrik yang berdampak pada belum berfungsinya sejumlah layanan medis penting.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaludin mengatakan, pemulihan layanan kesehatan pascabencana difokuskan pada memastikan layanan dasar tetap berjalan sembari mempercepat pemulihan sarana pendukung.
“Sebagian besar rumah sakit sudah mulai melayani pasien, namun memang masih ada kendala listrik dan air bersih. Ini yang sedang kami dorong percepatannya agar layanan kritis, seperti hemodialisis dan radiologi, bisa segera beroperasi,” jelasnya.
Pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk penyediaan genset, BBM, serta perbaikan jaringan listrik. “Keselamatan pasien menjadi prioritas utama. Kami pastikan dukungan logistik kesehatan dan teknis terus dilakukan sampai layanan rumah sakit kembali normal sepenuhnya,” kata Agus.
Membuka Layanan
Berdasarkan Laporan Situasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada 15 Desember 2025 pukul 22.00 WIB di Aceh Tamiang, RSUD Muda Sedia telah membuka layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, serta kamar operasi.
Meski demikian layanan ICU dan hemodialisis belum dapat dijalankan karena kendala teknis, termasuk instalasi air dan pengecekan alat kesehatan. Kondisi listrik dilaporkan aman, namun beberapa alat laboratorium mengalami kerusakan akibat bencana.
Sementara itu RSUD Sultan Abdul Azis Syah (SAAS) Peureulak, Aceh Timur, juga mulai mengoperasikan layanan IGD dan sejumlah poliklinik. Kendala utama yang dihadapi rumah sakit ini adalah ketidakstabilan listrik, sehingga membutuhkan dukungan genset dan bahan bakar. Selain itu ketersediaan air bersih masih terbatas dan sebagian alat radiologi dilaporkan rusak.
Di Kota Langsa, RSUD Langsa telah mengaktifkan layanan IGD, rawat inap, serta beberapa layanan penunjang seperti ICU, NICU, dan ruang bedah. Namun layanan hemodialisis dan radiologi belum dapat beroperasi karena aliran listrik PLN terhenti selama enam hari, sehingga mesin yang tersedia belum dapat digunakan.
Kondisi serupa terjadi di RSUD Zubir Mahmud, Aceh Timur. Layanan dasar seperti IGD, laboratorium klinik, dan rawat inap telah berjalan, tetapi layanan hemodialisis dan radiologi masih terhenti akibat pemadaman listrik PLN selama empat hari.
Rumah sakit tersebut membutuhkan pasokan genset dan BBM agar seluruh layanan dapat kembali normal. Selain listrik keterbatasan air bersih juga menjadi kendala di sejumlah RSUD. Beberapa rumah sakit terpaksa membeli air bersih untuk menjaga kelangsungan layanan dasar, sementara instalasi air dan mesin pendukung masih dalam proses perbaikan pascabencana.
Di Sumatera Utara, RSUD Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tetap melayani pasien meski dengan fasilitas terbatas. Hingga 15 Desember ribuan pasien rawat jalan dilayani menggunakan tenda dan posko darurat, sementara perbaikan fasilitas utama rumah sakit masih berlangsung.
Tinggalkan Komentar
Komentar