Badan Bahasa Minta Pejabat Publik Kuasai Etika Bertutur

Periskop.id - Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Hafidz Muksin mengingatkan para pejabat publik, untuk menguasai etika bertutur. Khususnya dalam setiap komunikasi publik, guna menjaga persatuan dan keadaban bangsa.

"Bahasa menunjukkan bangsa. Pejabat publik harus dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, sopan, santun, dan juga beradab," tegas Hafidz di Samarinda, Senin (1/9). 

Ia pun menekankan, sikap positif dalam berbahasa mencerminkan kepribadian seseorang. Menurutnya, kecermatan dalam memilih kata atau diksi menjadi krusial. Pasalnya, satu kata yang tidak sesuai konteks, dapat menimbulkan makna yang berbeda dan memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Hafidz mengimbau para pejabat publik untuk menelaah dengan baik setiap pesan yang akan disampaikan, agar tidak menimbulkan persepsi keliru yang berpotensi menjadi ujaran kebencian atau memicu kemarahan publik.

"Apa yang akan diucapkan tolong harus betul-betul sudah mencerminkan, sudah ditelaah dengan baik agar tidak menjadi nilai-nilai yang mungkin salah dipahami oleh publik," jelasnya.

Belajar Bahasa
Senada, Dosen Bahasa Indonesia UIN Walisongo Semarang Eko Widianto berpendapat, bahasa menjadi mata pelajaran atau jurusan kuliah yang tidak terlalu populer. Namun, berkaca pada fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, sepertinya belajar bahasa terus relevan hingga kini. 

Menurutnya, bahasa bukan sekadar pelajaran teoretis, tetapi lebih dari sekadar praktik berkomunikasi. Bahasa juga dapat menjadi alat kuasa.

“Bagi para pejabat publik, bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk meraih simpati, atau menjadi bumerang pendulang kontroversi. Kedudukannya menjadi fatal dan vital agar mereka lebih berhati-hati dalam memunculkan statemen di hadapan publik,” ucapnya seperti dikutip dari Antara. 

Sementara itu, bagi masyarakat belajar bahasa juga memainkan peran penting dalam konteks edukasi. Dengan kemampuan bahasa yang memadai, imbuhnya, masyarakat dapat memahami, mencerna, dan menilai setiap pernyataan pejabat publik. 

“Kita dapat mengkritisi secara komprehensif isi kepala mereka melalui pernyataan-pernyataan yang muncul. Melalui bahasa, kita juga disadarkan bahwa setiap komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah bukan sebatas ‘omon-omon’ belaka, melainkan cerminan pekerjaan mereka,” ujar ahasiswa PhD di University of Galway, Irlandia

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla alias JK, juga menyampaikan pesan khusus kepada pejabat serta wakil rakyat, untuk menahan diri dan menyaring betul-betul setiap ucapan dan tindakan.

"Ini menjadi pelajaran yang besar. Para pejabat, anggota DPR untuk menahan diri. Jangan asal bicara yang bisa menghina dan menyakiti hati masyarakat," tuturnya.