periskop.id - Pemulihan pascabanjir dan longsor di Sumatra diperkirakan berlangsung sangat panjang. Mantan Plt Sekretaris Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh–Nias, Teuku Kamaruzzaman, memperkirakan butuh 20–30 tahun jika pekerjaan pemulihan sepenuhnya mengandalkan kekuatan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa dampak jangka panjang bencana ini dapat memperdalam kemiskinan di Aceh lebih dalam dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Para pakar menilai kondisi itu memerlukan dukungan luas, termasuk dari komunitas internasional. Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, menyebut sikap menutup pintu bantuan asing sebagai tindakan “mengabaikan masalah atau menyangkal kenyataan,” mengingat pemulihan warga membutuhkan sumber daya besar.
Dalam waktu bersamaan, sejumlah pemimpin dunia menyampaikan simpati dan menawarkan bantuan, mulai dari PM Jepang Sanae Takaichi, Presiden Rusia Vladimir Putin, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Raja Charles III, hingga Dubes UEA Abdulla Salem Al Dhaheri.
Jepang mengirim tenda, terpal, alas tidur, selimut, wadah air, dan alat pemurni air melalui Kedubes di Thailand.
Sementara UEA menyatakan, “Kami akan selalu mendukung permintaan Indonesia, asalkan mereka mengatakan ‘Ya, Indonesia terbuka untuk upaya internasional’,” ucap Al Dhaheri seperti dikutip dari Antara.
Presiden Iran juga menegaskan kesiapannya menyediakan bantuan kemanusiaan dan darurat secara komprehensif.
Pemerintah Pusat Bertahan Menangani Sendiri, Daerah Menyerah
Meski tawaran bantuan berdatangan, Presiden Prabowo Subianto tetap yakin pemerintah mampu menangani bencana besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan kemampuan nasional.
“Bencana ini sekali lagi, musibah. Tapi di sisi lain menguji kita. Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah dengan (kekuatan) kita sendiri,” katanya di acara HUT ke-61 Partai Golkar.
Prabowo mengakui hambatan di lapangan, termasuk distribusi logistik dan BBM yang terkendala jembatan putus dan akses darat tertimbun material besar.
“Sekarang dengan bencana di Sumatra saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM. Jembatan putus, BBM harus kita naikkan ke pesawat, sebagian lewat kapal,” katanya.
Menteri Luar Negeri Sugiono juga menyatakan bahwa Indonesia belum membuka bantuan internasional.
“Saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini,” ujarnya, sambil menegaskan bahwa bantuan luar negeri hanya akan diterima bila pemerintah “merasa perlu”.
Di sisi lain, tujuh bupati di Aceh justru menyampaikan ketidaksanggupan menangani kondisi darurat melalui surat resmi.
Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, misalnya, dalam surat bernomor 360/3654 BPBD/2025 menyebut bencana telah menewaskan 15 orang dan membuat 3.123 kepala keluarga mengungsi. Ia menegaskan ketidakmampuan melaksanakan penanganan darurat secara memadai.
Enam bupati lain dari Aceh Timur, Aceh Selatan, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Barat, dan Aceh Utara menyampaikan hal serupa. Mendagri Tito Karnavian membenarkan langkah para kepala daerah tersebut.
“Mereka tetap bekerja semampu mereka. Tapi ada yang mereka tidak mampu,” ujarnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar