periskop.id - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi menyebut, lonjakan harga pangan yang terjadi setahun terakhir tidak bisa dilepaskan dari masifnya pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Saat ini, tercatat lebih dari 15 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi di Indonesia dan secara aktif menyerap bahan pangan dalam jumlah besar.
“Dugaan saya, kenaikan harga kelapa ini bukan hanya karena ekspor, tetapi juga karena faktor program MBG,” ujar Tulus dalam acara launching survei lonjakan harga kelapa yang diselenggarakan Lembaga Survei KedaiKOPI di Tebet, Jakarta, pada Rabu (17/12).
Ia menjelaskan, peningkatan permintaan dari dapur-dapur MBG turut memicu kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, seperti telur dan kelapa. Dalam satu tahun terakhir, lonjakan harga pangan dinilai cukup tinggi dan berkontribusi terhadap tekanan inflasi, terutama di tingkat rumah tangga.
Berdasarkan survei KedaiKOPI yang dilakukan pada 24 November – 1 Desember 2025, harga kelapa utuh tercatat mengalami kenaikan signifikan. Sebelum Lebaran 2025, harga kelapa berada di kisaran Rp5.000 - Rp7000 per butir. Kini harga kelapa di pasaran menembus Rp14000 per butir.
Tulus mengakui, program MBG membawa perputaran ekonomi yang besar, terutama bagi petani dan pelaku usaha pangan. Namun, di sisi lain, lonjakan permintaan tersebut berdampak langsung pada kenaikan harga di pasar, sehingga membebani anggaran kebutuhan rumah tangga.
“Perputaran ekonominya ada, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi karena permintaan naik tajam, harga pangan di masyarakat ikut naik. Akhirnya yang terbebani adalah konsumen,” ujarnya.
Menurut Tulus, pemerintah seharusnya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan nasional sebelum membuka keran ekspor secara luas. Ia menilai kebijakan ekspor bahan pangan, khususnya kelapa, perlu diselaraskan dengan kondisi pasokan dan kebutuhan dalam negeri.
Selain itu, ia mendorong agar ekspor tidak lagi didominasi oleh komoditas mentah atau utuh. Sejalan dengan arahan pemerintah mengenai hilirisasi, ekspor seharusnya difokuskan pada produk olahan bernilai tambah.
“Harusnya yang diekspor itu produk olahan, bukan produk utuh. Ini sejalan dengan apa yang sering disampaikan Wakil Presiden soal hilirisasi,” kata Tulus.
Tinggalkan Komentar
Komentar