periskop.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini menembus angka 1.138 jiwa, sementara ratusan orang lainnya masih dalam status pencarian.
“Per hari ini, kita mengalami kenaikan jumlah korban jiwa menjadi 1.138 jiwa. Kemudian untuk korban hilang, ini masih tercatat 163 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers daring, Sabtu (27/12).
Kendati angka korban jiwa terus bergerak naik, operasi pencarian di lapangan mulai disesuaikan. Tim SAR gabungan perlahan mengurangi intensitas penyisiran di area permukiman warga.
Langkah ini diambil karena probabilitas penemuan jasad korban di titik-titik pusat aktivitas masyarakat tersebut dinilai sudah sangat kecil. Prioritas petugas kini mulai digeser ke penanganan warga yang selamat.
Data BNPB menunjukkan angka pengungsian masih sangat tinggi. Sebanyak 449.846 warga tercatat belum bisa kembali ke rumah masing-masing akibat kerusakan hunian maupun alasan keselamatan.
Ratusan ribu pengungsi ini terbagi dalam dua kelompok. Sebagian besar bertahan di tenda-tenda darurat yang disiapkan pemerintah, sedangkan sisanya memilih mengungsi secara mandiri di rumah kerabat atau saudara.
Merespons hal ini, pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak tengah mengebut proses identifikasi kependudukan. Mereka bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memvalidasi data korban secara rinci by name by address.
Validasi data ini menjadi kunci dalam penyaluran hak-hak korban. Data yang akurat akan menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan hunian sementara (huntara), relokasi, hingga dana santunan bagi ahli waris.
Terkait status penanganan, BNPB mencatat 19 kabupaten dan kota telah resmi menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan. Rinciannya terdiri dari enam daerah di Aceh, enam di Sumatera Utara, dan tujuh di Sumatera Barat.
Sementara itu, empat wilayah lain masih dalam proses administrasi peralihan status. Penetapan status transisi ini menandai dimulainya fase rehabilitasi awal dan rekonstruksi infrastruktur vital di wilayah terdampak.
Abdul Muhari menegaskan tim gabungan di lapangan terus bekerja tanpa henti, termasuk di akhir pekan dan malam hari. Keseriusan ini mutlak diperlukan untuk mempercepat pemulihan kondisi fisik maupun psikis masyarakat.
Tinggalkan Komentar
Komentar