periskop.id – Media Survei Nasional (Median) merilis peta opini publik terbaru yang menunjukkan perbedaan sikap kontras antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait keputusan Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace (BoP). Mayoritas simpatisan NU cenderung mendukung langkah pemerintah tersebut, sementara basis massa Muhammadiyah menunjukkan tingkat penolakan yang signifikan.
"Dari 100% anggota dan simpatisan NU, sebanyak 53,2% menyatakan setuju Indonesia gabung Board of Peace, sementara 36,3 % tidak setuju, dan 10,5 % tidak tahu," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis data survei, Selasa (24/2).
Kondisi sebaliknya justru terlihat sangat jelas pada basis massa Muhammadiyah. Kelompok organisasi Islam ini secara tegas menunjukkan sikap penolakan terhadap inisiatif dewan perdamaian bentukan Donald Trump tersebut.
“Dari 100% anggota dan simpatisan Muhammadiyah, 13,9% setuju Indonesia gabung Board of Peace, 71,8% tidak setuju, serta 14,3% tidak tahu,” ungkapnya.
Dukungan tertinggi terhadap langkah strategis pemerintah ini ternyata datang dari anggota Pemuda Pancasila (PP). Sebanyak 65,0% simpatisan PP menyatakan persetujuan atas kebijakan luar negeri tersebut.
Persatuan Islam (PERSIS) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) turut memberikan dukungan mayoritas. Kedua organisasi ini masing-masing mencatatkan angka persetujuan sebesar 56,7%.
Penolakan mutlak justru disuarakan oleh seluruh anggota Al-Washliyah dengan angka ketidaksetujuan mencapai 100%. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyusul dengan dominasi penolakan sebesar 71,4%.
Gelombang penolakan serupa mengalir dari basis massa Front Persatuan Islam (FPI) sebanyak 54,5%. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga mencatatkan angka ketidaksetujuan mencapai 52,6%.
Sejumlah organisasi kemasyarakatan lain menunjukkan tingkat keraguan sangat tinggi. Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan (FKPPI) dan Forum Betawi Rempug (FBR) sama-sama mencatatkan angka 50% pada pilihan tidak tahu.
Perwakilan Buddha Indonesia (WALUBI) juga menunjukkan keraguan serupa di angka 50%. Nahdlatul Wathan dan kelompok Alumni 212 masing-masing berada pada level keraguan sebesar 43,3%.
Keikutsertaan Indonesia di dalam BoP sempat memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat luas. Pemerintah dinilai mengambil risiko besar dengan mengirim ribuan pasukan ke Gaza sekaligus membayar iuran senilai 1 miliar dolar AS.
Presiden beserta jajaran kabinet menganggap langkah ini merupakan solusi paling pragmatis saat ini. Kebijakan tersebut tetap berada dalam kerangka diplomasi guna memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina dari jerat konflik.
Median berharap hasil riset ini berguna bagi pemerintah dalam merespons dinamika polemik di masyarakat. “Peta opini bisa digunakan oleh para stakeholder untuk melakukan repositioning langkah-langkah yang diperlukan,” jelasnya.
Pengumpulan data survei berlangsung sejak 10 hingga 14 Februari lalu. Lembaga riset ini menyebarkan kuesioner berbasis formulir digital kepada 1.200 sampel pengguna aktif media sosial.
Ribuan responden tersebut tersebar merata di seluruh provinsi Tanah Air. Peneliti secara spesifik menargetkan kalangan pengguna media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas.
Tinggalkan Komentar
Komentar