Persikop.id - Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumatera Utara mencatat, sebanyak 4.843 korban bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 27 November 2025 di provinsi itu, hingga kini masih berada di pengungsian.

Berdasarkan laporan yang diterima di Medan, Minggu (15/3) sebanyak 4.843 jiwa dari 1.412 kepala keluarga (KK) itu masih mengungsi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan, laporan tersebut merupakan data sementara yang diterima Pusdalops PB Sumut.

"Data ini merupakan update per 15 Maret 2026 pukul 17.00 WIB," ujarnya.

Ia mengatakan, berbagai upaya penanganan bencana telah dilakukan masing-masing wilayah dan sejumlah pemangku kebijakan terkait. "Untuk perkembangan atas bencana akan terus diinformasikan termasuk data-datanya," kata dia.

Data Pusdalops Sumut menunjukkan, 20 kabupaten/kota di provinsi itu dilanda bencana alam pada akhir tahun lalu. Ke-20 daerah itu di antaranya Kota Medan, Kota Tebingtinggi, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdangberdagai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Sebelum Lebaran
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, pihaknya meminta hunian sementara diselesaikan sebelum Lebaran. Dengan begitu, tidak ada lagi warga terdampak bencana Sumatera yang masih tinggal di tenda.

"Sudah kami rapatkan berkali-kali. Jauh berkurang cepat sekali dari 12 ribu, sekarang tinggal 6 ribu, sekarang tinggal 1600-an," kata Tito di Jakarta, Kamis (12/3).

Mendagri, dalam pertemuan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Danantara, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), juga meminta hunian sementara diselesaikan dalam waktu 10 hari. Menurutnya, pembangunan huntara harus segera selesai, karena tidak baik apabila di tenda terus, mengingat risiko kesehatan mental dan fisik bagi para pengungsi.

"Gatal segala macam. Yang bahaya kalau anak-anak kena campak," katanya.

Ketiga institusi, katanya, membangunkan huntara. Nantinya, warga boleh memilih, antara tinggal langsung di huntara atau mendapatkan dana tunggu hunian untuk mereka menyewa.

"Karena saya dengar nanti Bapak Presiden mungkin ke sana (huntara). Entah sebelum Lebaran atau pas Lebaran, atau setelah Lebaran. Jadi, jangan sampai ada lagi yang di tenda," tuturnya. 

Terkait hunian, katanya, tempat tinggal bagi para tenaga kesehatan perlu diprioritaskan, karena mereka yang mengurus orang lain. Tito menyebutkan diberikan anggaran Rp15 juta untuk renovasi rumah yang rusak ringan, Rp 30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rumah rusak berat dan hilang.

"Atau kalau dia mau kompleks, nanti dibangunkan oleh Menteri PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), Pak. Lebih bagus," serunya. 

Tito menyebutkan, bantuan lain bagi warga terdampak bencana Sumatera termasuk uang lauk-pauk sebesar Rp15 ribu per orang per hari yang diberikan selama tiga bulan. Selain itu, ada uang perabotan Rp3 juta, serta bantuan ekonomi sebesar Rp5 juta.