periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan aksi unjuk rasa berujung kerusuhan pada Agustus lalu merupakan sebuah tindakan makar. Pernyataan keras ini merespons rentetan kritik publik seputar dugaan penyempitan ruang demokrasi hingga isu penangkapan mahasiswa.
Konteks pernyataan ini menanggapi pertanyaan audiens seputar penangkapan massa aksi saat sesi dialog di Jakarta, (19/3). "Agustus ya jelas makar," tegasnya.
Massa pengunjuk rasa secara brutal melakukan percobaan pembakaran sejumlah fasilitas vital milik negara. Tindakan ini dinilai melenceng jauh dari esensi kebebasan berekspresi.
"Institusi pemerintahan mau dibakar," ungkapnya.
Sasaran perusakan secara spesifik mengarah pada beberapa gedung penting pusat pemerintahan maupun daerah.
"Dia mau bakar gedung DPR, kantor gubernur," paparnya.
Eskalasi kerusuhan di lapangan semakin memuncak. Pengunjuk rasa tertangkap tangan membawa benda berbahaya pemicu kebakaran.
"Bikin kerusuhan bawa bom Molotov," jelasnya.
Kepala negara menyoroti sikap diam sejumlah organisasi masyarakat sipil terhadap aksi anarkis massa tersebut. Kerusakan infrastruktur pemerintah seolah sengaja dibiarkan tanpa kecaman berarti dari para aktivis.
"Tidak ada LSM yang ribut soal bom Molotov," ucapnya.
Dinamika politik dalam negeri ini disinyalir mendapat campur tangan langsung dari pihak asing. Negara-negara tertentu dinilai memiliki keahlian menciptakan ketidakstabilan sebuah pemerintahan.
"Destabilisasi, disinformasi itu bagian dari bernegara," tuturnya.
Prabowo menyebut skenario campur tangan luar negeri tersebut bertujuan mengganti tampuk kekuasaan secara inkonstitusional.
"Rezim change, color revolution," pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar