periskop.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi meminta pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan serta cuaca ekstrem dampak fenomena El Nino pada musim kemarau 2026. Potensi kekeringan ini merupakan siklus berulang yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk Blitar.
“Jadi ancaman kekeringan ini sudah seperti siklus yang terjadi tidak hanya di Kabupaten Blitar, juga di kabupaten-kabupaten lain,” ujar Nurhadi dalam keterangan rilisnya di Jakarta, Selasa (5/5).
Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menekankan pentingnya langkah mitigasi dini. Upaya tersebut wajib melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna menekan dampak buruk bagi warga.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu berkoordinasi intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sinergi antar satuan kerja terkait menjadi kunci utama dalam penanganan krisis ini.
Nurhadi menegaskan pemerintah harus mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber air yang masih tersedia. Langkah ini krusial guna menjaga pasokan kebutuhan harian masyarakat tetap terpenuhi.
Distribusi bantuan air bersih harus segera dilaksanakan jika ketersediaan air mulai menipis. Ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan sangat menentukan kondisi kesehatan warga di lapangan.
Ia menyatakan kesiapan membantu proses distribusi air melalui jaringan relawan pribadinya. Fokus utamanya menyasar wilayah terpencil yang belum terjangkau bantuan resmi pemerintah.
“Saya punya banyak relawan yang kita akan menunggu informasi dari warga, yang tidak terjangkau dan terlewatkan oleh pemerintah kita bantu untuk kita datangi bersama-sama,” katanya.
Ia berharap aksi bahu-membahu antar relawan bisa meringankan beban masyarakat terdampak. Hal ini bertujuan agar ancaman kekeringan tidak menjadi momok menakutkan bagi warga.
Legislator dari Dapil Jawa Timur VI ini juga mendorong keterlibatan aktif sektor swasta. Perusahaan yang beroperasi di daerah dinilai memiliki tanggung jawab sosial membantu penanganan kekeringan.
Kontribusi perusahaan lokal sangat diperlukan untuk mempercepat penanganan krisis di wilayah operasional mereka. Kolaborasi ini dianggap mampu memperluas jangkauan bantuan air bersih.
Menutup keterangannya, ia meminta kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pengusaha dimaksimalkan. Semua pihak harus peduli demi menjaga ketahanan warga selama musim kemarau berlangsung.
“Jadi pemerintah lebih aktif lagi melibatkan perusahaan swasta, melibatkan masyarakat bahkan juga melibatkan pengusaha-pengusaha lokal untuk lebih peduli,” tegasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar