periskop.id - Presiden RI Prabowo Subianto mencatat sejarah baru dalam rapat paripurna DPR RI dengan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Agenda yang selama ini identik disampaikan Menteri Keuangan kini dibawakan langsung oleh kepala negara di hadapan anggota parlemen.
Melansir berbagai sumber, langkah tersebut langsung menjadi sorotan publik dan pelaku ekonomi karena menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap arah kebijakan fiskal dan penyusunan APBN mendatang. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bahkan menyebut momen ini sebagai yang pertama dalam sejarah rapat paripurna terkait kebijakan fiskal negara.
Perdana Presiden Hadir Langsung di Rapat Paripurna Fiskal DPR
Selama bertahun-tahun, penyampaian KEM-PPKF biasanya dilakukan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah. Namun kali ini, Prabowo memilih hadir dan berbicara sendiri mengenai arah ekonomi nasional, target pertumbuhan, hingga strategi APBN.
Keputusan tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memperlihatkan kepemimpinan langsung dalam pengelolaan ekonomi nasional. DPR juga menegaskan tidak ada aturan yang melarang presiden menyampaikan sendiri dokumen ekonomi dan fiskal di sidang parlemen.
Dalam pidatonya, Prabowo disebut menekankan pentingnya APBN sebagai instrumen pembangunan, perlindungan rakyat, serta penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia. Pemerintah ingin memastikan anggaran negara tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan.
Fokus Kebijakan Ekonomi Fiskal Pemerintah
Pidato paripurna DPR Prabowo juga erat kaitannya dengan arah kebijakan fiskal pemerintah untuk beberapa tahun ke depan. Pemerintah diperkirakan tetap mempertahankan strategi fiskal ekspansif namun terukur guna mendukung program prioritas nasional.
Beberapa fokus utama kebijakan ekonomi fiskal yang menjadi perhatian antara lain:
- menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5%
- memperkuat hilirisasi industri
- memperbesar penciptaan lapangan kerja
- menjaga daya beli masyarakat
- memperluas program sosial dan pangan
- serta mempertahankan disiplin defisit APBN
Pemerintah sebelumnya juga menegaskan komitmen menjaga batas defisit fiskal tetap terkendali demi menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional.
APBN Jadi Instrumen Politik Ekonomi Pemerintahan Prabowo
Banyak pengamat melihat pidato langsung Presiden dalam rapat paripurna DPR sebagai bagian dari strategi memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi pemerintah. APBN kini bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi menjadi alat utama untuk mendorong agenda pembangunan nasional.
Sejumlah program prioritas seperti ketahanan pangan, pembangunan desa, hilirisasi industri, hingga makan bergizi gratis diperkirakan tetap menjadi bagian besar belanja negara. Karena itu, arah kebijakan fiskal pemerintah akan sangat menentukan kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
Data pemerintah sebelumnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat berada di kisaran 5 persen dengan dukungan ekspor, investasi, dan program hilirisasi. Pemerintah berharap momentum tersebut terus terjaga melalui kombinasi kebijakan fiskal dan reformasi ekonomi.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar