periskop.id - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib terus berjalan. Langkah ini tetap dilakukan meski mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sedang terjerat permasalahan hukum.
Ia menilai penghentian agenda tersebut justru bakal membuat Presiden melanggar regulasi yang berlaku. Menurutnya, program ini merupakan bentuk realisasi konkret dari janji kampanye kepada masyarakat.
"Itu janji kampanye. Kalau berhenti maka Pak Presiden melanggar janji, melanggar undang-undang," ujar Budiman usai menghadiri dialog bertema "Kritis Menuju Indonesia Emas atau Cemas? Membaca Kinerja Pemerintah dan Arah Masa Depan Indonesia" di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (12/6).
Mantan aktivis tersebut menyatakan pembatalan MBG dinilai menyalahi komitmen awal untuk membenahi nutrisi pelajar. Komitmen tersebut sebelumnya selalu didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Namun, ia tidak menampik operasional di lapangan masih memerlukan koreksi mendalam secara terbuka. Evaluasi tajam dari publik disebutnya lebih baik diarahkan untuk membenahi tata kelola manajemen di setiap wilayah.
Langkah ini dianggap krusial karena pemenuhan gizi masyarakat daerah dinilai masih belum merata. Ketertinggalan dari negara lain juga membayangi Indonesia dalam menghadapi tantangan era modern.
"Saya katakan masyarakat kita adalah masyarakat yang kurang gizi. Masyarakat kita sedang hadapi era baru, dibanding negara lain kita masih ketinggalan," jelasnya.
Budiman menambahkan kualitas sumber daya manusia domestik saat ini masih mengalami hambatan. Ketertinggalan tersebut mencakup kemampuan berpikir analogis, membaca, matematika, hingga sains.
Oleh karena itu, intervensi pembenahan nutrisi diklaim tidak hanya menyasar segmen pelajar. Kelompok ibu hamil juga disebut menjadi target utama dalam skema penyaluran bantuan pangan tersebut.
Pernyataan ini sekaligus merespons kritik mahasiswa yang menganggap program MBG tidak berpihak kepada rakyat kecil. Tuduhan ketidakberpihakan itu langsung ditepis olehnya secara tegas.
Ia memastikan MBG dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mengusung nilai keadilan sosial yang kuat. Kedua program tersebut diposisikan sebagai pilar prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Saat memantau implementasi di Desa Sentolo, Kulonprogo, DIY, ia melihat anak-anak sangat antusias menikmati sajian menu bernutrisi. Menu makanan itu bahkan dianggap sebagai hidangan mewah bagi warga pelosok.
"Kemarin saya ke Sentolo, Kulonprogo, anak-anak desa makan makanan mewah di lembah. Kita waktu SD tidak pernah makan semewah itu," tutup Budiman.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar