Bawa Panci dan Sayuran, Emak Muda Demo Dukung Program MBG

Periskop.id - Ratusan massa yang tergabung dalam kelompok Emak Muda atau Emud menggelar aksi di Jakarta Pusat untuk menyatakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi yang berlangsung di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, itu menjadi bagian dari gelombang penyampaian aspirasi publik terkait keberlanjutan MBG. Para peserta menilai program tersebut perlu dilanjutkan karena dianggap menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, pelaku usaha kecil, petani, peternak, hingga keluarga berpendapatan rendah.

Dukungan itu disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap pelaksanaan MBG, termasuk soal tata kelola, pengawasan, dan dugaan penyimpangan yang belakangan menjadi sorotan. Meski demikian, massa Emak Muda menegaskan bahwa program tersebut tetap harus berjalan karena dinilai memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Emak Muda Bawa Panci dan Sayuran

Dalam aksi tersebut, massa Emak Muda tampil dengan atribut mencolok. Mereka mengenakan pakaian putih dan kerudung merah. Sebagian peserta juga membawa panci dan sayuran sebagai simbol dukungan terhadap program pemenuhan gizi masyarakat.

Mereka turut membentangkan spanduk berisi dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tetap melanjutkan program MBG. Program tersebut dikaitkan dengan upaya mencetak generasi sehat, cerdas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Orator aksi, Oktasari Sabil menyebut, MBG telah memberi dampak bagi masyarakat. Ia menilai program tersebut bukan hanya soal makan gratis, melainkan bagian dari upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“MBG sudah terbukti berperan dalam mendukung penurunan angka stunting. Semua sudah merasakan manfaat MBG,” kata orator Oktasari Sabil di Jakarta, Senin (22/6).

Oktasari juga menyampaikan dukungan politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia meminta pihak-pihak yang mengkritik pemerintah tidak mengabaikan manfaat program prioritas yang dianggap pro-rakyat.

“Jangan sentuh Presiden Prabowo, kami mendukung program pro kerakyatan,” ujar Oktasari.

MBG Dipandang Bukan Hanya untuk Anak Sekolah

Dalam orasinya, peserta aksi menyebut manfaat MBG tidak hanya dirasakan anak-anak sekolah. Mereka juga menilai program ini menyentuh kelompok lain, seperti ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, pelaku UMKM, petani, peternak, hingga pengusaha lokal.

Sejumlah peserta bahkan membacakan puisi tentang MBG. Puisi itu menggambarkan program makan bergizi sebagai harapan bagi keluarga yang ingin anak-anaknya mendapat asupan lebih baik, terutama di tengah harga pangan yang tidak selalu terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Bagi para pendukungnya, MBG dipandang sebagai bentuk intervensi negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga. Program ini juga dinilai dapat membantu keluarga mengurangi beban pengeluaran harian, terutama bagi rumah tangga dengan anak sekolah.

Namun, narasi dukungan itu tetap perlu dilihat bersama konteks yang lebih luas. Program MBG saat ini bukan hanya dinilai dari niat baik dan besarnya manfaat yang diharapkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan makanan yang diberikan aman, bergizi, tepat sasaran, dan dikelola secara transparan.

Skala MBG Terus Membesar

Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini mulai dijalankan secara bertahap sejak Januari 2025 dan terus diperluas ke berbagai daerah.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per Mei 2026, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 62.454.064 orang. Kelompok penerima itu meliputi peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, santri, guru, dan tenaga pendidik.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi juga telah mencapai 29.225 unit di seluruh Indonesia. Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, total sajian yang telah disalurkan disebut mencapai 8,3 miliar porsi.

Besarnya skala ini membuat MBG menjadi salah satu program sosial paling luas dalam pemerintahan saat ini. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan gizi, tetapi juga menyentuh rantai pasok pangan, tenaga kerja, dan usaha lokal di berbagai daerah.

Program MBG telah menyerap sekitar 1,28 juta pekerja. Para pekerja tersebut terlibat dalam proses penyiapan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Program ini juga disebut mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan, distribusi, hingga operasional dapur.

Stunting Tetap Jadi Tantangan Besar

Isu stunting menjadi salah satu alasan utama para pendukung MBG meminta program ini terus dilanjutkan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi stunting nasional pada 2024 turun menjadi 19,8 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan 2023 yang berada di level 21,5%. Meski menurun, jumlah tersebut tetap menunjukkan bahwa hampir satu dari lima balita Indonesia masih mengalami stunting.

Karena itu, program pemenuhan gizi seperti MBG dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat pencegahan stunting. Meski begitu, penurunan stunting tidak bisa hanya dibebankan pada satu program. Faktor lain seperti kesehatan ibu, sanitasi, akses air bersih, pendidikan gizi, kemiskinan, dan layanan kesehatan dasar juga menentukan keberhasilan penanganan stunting.

Dalam konteks ini, MBG dapat menjadi bagian dari strategi besar perbaikan gizi nasional, selama pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan memenuhi standar kualitas makanan.

Dukungan Muncul Saat MBG Disorot

Aksi Emak Muda berlangsung saat pelaksanaan MBG tengah mendapat sorotan publik. Sejumlah isu yang mengemuka antara lain dugaan penyimpangan dalam tata kelola, kualitas dapur, distribusi makanan, hingga perlunya verifikasi penerima manfaat.

Badan Gizi Nasional sebelumnya menyatakan terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik. BGN juga telah menyatakan sedang melakukan pembenahan tata kelola MBG. Salah satu fokusnya adalah efisiensi, penataan ulang penerima manfaat, moratorium dapur baru, serta perbaikan dapur yang sudah berdiri agar memenuhi standar operasional.

Kepala BGN Nanik S Deyang menyebut, efisiensi dilakukan tanpa menurunkan kualitas program.

"Kami concern hal pertama adalah untuk efisiensi, sehingga meski kini sudah tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas," serunya.

Ia juga menjelaskan tiga fokus pembenahan yang sedang dilakukan BGN.

"Dua, moratorium dapur titik-titik baru, dan ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," ujar dia.

Langkah ini menunjukkan, MBG sedang berada dalam fase penting. Di satu sisi, dukungan publik terus muncul karena program dinilai bermanfaat. Di sisi lain, pemerintah harus membuktikan bahwa program tersebut dapat berjalan dengan standar yang jelas, bersih dari penyimpangan, dan mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Polisi Kerahkan Ribuan Personel

Aksi Emak Muda berlangsung bersamaan dengan sejumlah aksi dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa di Jakarta Pusat. Untuk mengamankan kegiatan tersebut, 3.761 personel gabungan dikerahkan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan di beberapa titik, termasuk kawasan silang selatan Monas. Personel gabungan berasal dari unsur kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah.

“Pengamanan dan pelayanan dilakukan di sejumlah lokasi, di antaranya kawasan silang selatan Monas. Aksi unjuk rasa dari beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa dengan tuntutan yang berbeda,” ungkap Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung di Jakarta, Senin.

Reynold menyebut pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepolisian dalam menjaga keamanan sekaligus menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kami menyiapkan personel untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib. Kami mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta tetap mengutamakan keselamatan masyarakat maupun personel di lapangan,” tutur Reynold.