Periskop.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik Jakarta. Pertemuan berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/6) sore.
Para perwakilan mahasiswa berangkat dari lokasi aksi menuju Istana Wakil Presiden sekitar pukul 17.00 WIB. Pertemuan itu menjadi ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa setelah massa menyampaikan aspirasi di kawasan Jakarta Pusat.
Pelaksana tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar mengatakan, pertemuan Gibran dengan mahasiswa membahas sejumlah isu daerah hingga nasional. Menurut dia, aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan sesuai batas kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tentu pada batas-batas kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya karena kita adalah negara yang basisnya demokrasi, kemudian landasan hukum, maka hal-hal seperti itu beliau sangat menghargai,” kata Al saat memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin.
Al menyampaikan, Wapres menghargai penyampaian aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, tindak lanjut dari aspirasi tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum dan kewenangan lembaga negara.
Koordinator aksi sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno M Abdi Maludin, mengatakan, respons Wapres terhadap perwakilan mahasiswa berlangsung baik. Ia menyebut Gibran mencatat tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam pertemuan tersebut.
“Respon dari Bapak Wapres sangat baik. Dia catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami, ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini,” tuturnya.
Menurut Abdi, sejumlah isu yang disampaikan kepada Wapres antara lain program Makan Bergizi Gratis atau MBG, melemahnya nilai tukar rupiah, serta kenaikan harga BBM non-subsidi. Isu-isu itu menjadi bagian dari tuntutan mahasiswa yang menyoroti arah kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi masyarakat.
Aksi unjuk rasa pada hari itu diikuti sekitar 122 mahasiswa dari sejumlah universitas. Mereka menggelar aksi di beberapa titik Jakarta, termasuk Jalan Medan Merdeka Selatan, depan Gedung DPR/MPR RI, dan Jalan Kwitang Raya.
Pengamanan Aparat Gabungan
Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri menyampaikan aksi mahasiswa berlangsung di sejumlah lokasi. Aparat gabungan disiagakan untuk menjaga keamanan dan mengatur situasi di lapangan.
Pengamanan aksi melibatkan unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta jajaran polsek sekitar. Sebelumnya, kepolisian menyebut sebanyak 5.955 personel gabungan Polri dan TNI dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta pada Senin.
Petugas juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa dan dinamika di lapangan. Jalan Medan Merdeka Selatan sempat ditutup imbas aksi, lalu perlahan dibuka kembali sekitar pukul 17.00 WIB.
Pertemuan mahasiswa dengan Wapres terjadi di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap aksi penyampaian pendapat di Jakarta. Dalam beberapa hari terakhir, aksi mahasiswa juga digelar di sejumlah titik strategis ibu kota, termasuk kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jalan MH Thamrin, dan sekitar pusat pemerintahan.
Dalam pengamanan aksi mahasiswa sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri meminta personel bertindak humanis, sabar, dan terukur. Polisi juga ditekankan tidak mudah terpancing emosi serta menjaga keamanan tanpa menghalangi hak warga menyampaikan pendapat.
Arahan tersebut penting karena unjuk rasa merupakan hak warga negara dalam sistem demokrasi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari hak warga negara. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketertiban umum, keselamatan, serta aturan hukum yang berlaku.
Pertemuan Gibran dengan mahasiswa dapat dibaca sebagai upaya meredam ketegangan melalui dialog. Dengan menerima perwakilan aksi, pemerintah memberi ruang agar tuntutan mahasiswa tidak hanya disampaikan di jalan, tetapi juga masuk ke forum resmi yang dapat dicatat dan dipertimbangkan.
Namun, tantangan berikutnya adalah tindak lanjut. Mahasiswa menyampaikan isu yang bersentuhan langsung dengan publik, mulai dari program MBG, nilai tukar rupiah, hingga harga BBM non-subsidi. Ketiganya memiliki dimensi kebijakan yang berbeda dan membutuhkan respons lintas kementerian maupun lembaga.
Program MBG, misalnya, menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang terus mendapat perhatian karena menyangkut anggaran, tata kelola, distribusi, kualitas makanan, dan manfaat bagi penerima. Kritik mahasiswa terhadap program itu perlu dibaca sebagai masukan agar pelaksanaan di lapangan semakin transparan dan tepat sasaran.
Sementara itu, pelemahan rupiah menjadi isu ekonomi yang dapat memengaruhi harga barang impor, biaya produksi, inflasi, hingga daya beli masyarakat. Mahasiswa menilai pemerintah perlu memberi perhatian serius agar tekanan ekonomi tidak semakin membebani publik.
Kenaikan harga BBM non-subsidi juga menjadi sorotan karena dapat berdampak pada biaya transportasi dan harga barang. Meski BBM non-subsidi tidak menyasar kelompok penerima subsidi secara langsung, pergerakan harganya tetap dapat memengaruhi psikologi pasar dan biaya mobilitas sebagian masyarakat.
Dengan isu yang beragam, aspirasi mahasiswa tidak dapat ditangani hanya oleh satu kantor atau satu pejabat. Karena itu, catatan dari pertemuan tersebut perlu diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait agar menjadi bagian dari evaluasi kebijakan.
Dialog Tidak Berhenti Sebagai Seremoni
Di sisi lain, mahasiswa juga menunggu bukti, dialog tidak berhenti sebagai seremoni. Kepercayaan publik terhadap forum dialog akan sangat ditentukan oleh apakah aspirasi yang disampaikan benar-benar ditindaklanjuti, dijelaskan secara terbuka, atau dijawab melalui kebijakan yang terukur.
Bagi pemerintah, menerima perwakilan mahasiswa dapat menjadi langkah komunikasi politik yang penting. Dialog langsung memberi kesempatan untuk mendengar keresahan publik dari kelompok muda, terutama mahasiswa yang selama ini memiliki tradisi panjang dalam menyampaikan kritik terhadap negara.
Bagi mahasiswa, pertemuan itu menjadi jalur untuk membawa tuntutan dari ruang aksi ke ruang pengambilan keputusan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada keberlanjutan komunikasi, transparansi tindak lanjut, dan kesediaan pemerintah memberi jawaban yang konkret.
Aksi mahasiswa sendiri berlangsung dengan pengawalan aparat. Pengamanan di sejumlah titik Jakarta diperlukan karena aksi berpotensi memengaruhi arus lalu lintas dan aktivitas warga. Namun, pendekatan pengamanan tetap harus menjaga keseimbangan antara ketertiban dan perlindungan hak menyampaikan pendapat.
Jalan Medan Merdeka Selatan yang sempat ditutup akibat aksi mulai dibuka kembali sekitar pukul 17.00 WIB. Pembukaan jalan itu dilakukan seiring pergerakan perwakilan mahasiswa menuju Istana Wakil Presiden dan berkurangnya tekanan massa di lokasi.
Pertemuan di Istana Wapres menandai satu fase penting dalam aksi mahasiswa hari itu. Dari jalanan menuju ruang dialog, mahasiswa menyampaikan kritik langsung kepada Wakil Presiden, sementara pemerintah menyatakan aspirasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan.
Kini, perhatian publik akan bergeser pada tindak lanjut. Apakah tuntutan mahasiswa hanya dicatat, atau benar-benar masuk dalam evaluasi kebijakan pemerintah. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah dialog sore itu menjadi langkah substantif atau sekadar pertemuan simbolik di tengah aksi unjuk rasa.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar