Periskop.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan pemilik akun media sosial penyebar hoaks soal aksi demonstrasi anarkis bisa dijerat pidana. Pemerintah disebut akan melacak identitas pemilik akun tersebut sebelum memprosesnya secara hukum.
Djamari menjelaskan, akun-akun tersebut kerap menyebarkan informasi palsu soal seruan demonstrasi berbau anarkis. Salah satu contohnya berupa video yang menampilkan aksi demonstrasi di Jakarta, namun disebutnya bukan peristiwa yang terjadi saat ini.
"Kami akan temukan akunnya. Kalau misalnya terjadi bahwa itu ada indikasi dan bisa memenuhi ketentuan-ketentuan pelanggaran tindak pidana, kami akan lakukan itu dan kami akan lakukan tindakan secara tegas untuk itu," kata Djamari saat jumpa pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).
Djamari menuturkan, video yang beredar itu memang menggambarkan aksi demonstrasi, tapi diklaim terjadi pada masa lalu bukan kondisi terkini di Indonesia. Ia menegaskan video tersebut tidak menggambarkan situasi wilayah Indonesia saat ini.
"Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di tanah air kita ada hoaks-hoaks yang seperti itu. Mungkin itu terjadi pada masa lalu. Pada saat sekarang ini ke depan tidak ada," kata Djamari menegaskan.
Djamari menyayangkan narasi dalam video tersebut yang dinilai memancing masyarakat untuk menggelar aksi demonstrasi bertepatan dengan momen peringatan HUT ke-81 RI pada Agustus mendatang. Narasi itu, menurutnya, berpotensi menciptakan situasi tidak kondusif hingga membuat masyarakat beranggapan Indonesia sedang dalam keadaan gaduh.
Kondisi di lapangan, kata Djamari, justru menunjukkan situasi Jakarta dan sejumlah wilayah lain aman terkendali.
Ia menambahkan, aktivitas pusat perbelanjaan di berbagai tempat masih berjalan normal, yang menurutnya menjadi tanda situasi tetap terjaga dengan baik.
"Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap dan perkembangan situasi terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua," katanya.
Djamari meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi hoaks tersebut. Ia juga mengimbau warga tetap mempercayakan urusan keamanan kepada pemerintah dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar