Periskop.id – Pemerintah membuka pendaftaran Program SMK Go Global mulai 12 Agustus 2026 untuk menyiapkan 40 ribu tenaga kerja terampil bekerja di luar negeri. Pada tahap awal, program tersebut diprioritaskan bagi lulusan SMK maupun masyarakat umum yang telah memiliki kompetensi dasar.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan, informasi pendaftaran telah disebarluaskan melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di sejumlah daerah.

“Tanggal 12 Agustus sudah mulai pendaftaran dan sekarang sudah publikasi [informasi pendaftaran ini] oleh seluruh balai-balai [Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP3MI] kami yang ada di 23 provinsi,” ujar Mukhtarudin dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8). 

Peserta akan dipersiapkan untuk mengisi peluang kerja di sektor pendamping atau pengasuh, keperawatan, manufaktur, konstruksi, pengelasan, hospitality, transportasi, dan pertanian.

Negara tujuan yang disiapkan antara lain Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, Turki, Polandia, Maladewa, serta sejumlah negara Eropa lainnya. Penentuan sektor dan tujuan penempatan disesuaikan dengan kebutuhan pemberi kerja yang telah dipetakan pemerintah.

Peserta 2026 Harus Sudah Punya Keahlian Dasar

Pelaksanaan SMK Go Global pada 2026 akan berfokus pada peningkatan kemampuan atau upskilling. Kebijakan tersebut diambil karena program baru berjalan pada paruh kedua tahun sehingga pemerintah tidak memiliki waktu cukup untuk melatih peserta mulai dari tahap paling dasar.

“Karena ini sifatnya program quick win (aksi cepat dengan hasil konkret dalam waktu dekat), jadi kami mulainya dengan upskilling. Jadi, tidak dari nol,” kata Mukhtarudin.

Artinya, calon peserta perlu memiliki setidaknya satu kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan. Seseorang yang telah menguasai pengelasan, misalnya, dapat memperoleh tambahan pelatihan bahasa asing dan difasilitasi untuk mengikuti sertifikasi.

Sebaliknya, peserta yang sudah memiliki kemampuan bahasa sesuai standar negara tujuan dapat diarahkan mengikuti pelatihan teknis dan sertifikasi keahlian.

Kementerian P2MI sebelumnya menyebut sasaran program mencakup alumni SMK dan masyarakat umum yang telah memiliki kompetensi dasar. Untuk mencapai target 40 ribu peserta, pemerintah memperkirakan diperlukan sekitar 2.000 kelas pelatihan dengan kapasitas masing-masing 20 orang. Program ini mencakup delapan sektor prioritas dan 31 jenis jabatan.

Program tersebut dijalankan melalui kerja sama dengan 11 kementerian yang memiliki lembaga pendidikan atau pelatihan vokasi. Kurikulum pelatihan akan disesuaikan dengan standar bahasa, keterampilan, dan budaya kerja yang berlaku di negara tujuan.

Lulus Pelatihan Belum Otomatis Langsung Berangkat

Pemerintah menyatakan peluang kerja di negara tujuan telah dipetakan melalui Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta jaringan perwakilan Indonesia di lebih dari 130 negara. Namun, peserta tetap harus melewati seleksi dan rekrutmen dari calon pemberi kerja.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani sebelumnya mengingatkan seluruh tahapan harus dirancang berdasarkan kebutuhan pasar agar pelatihan tidak berhenti pada penerbitan sertifikat.

“Karena itu seluruh proses, mulai dari seleksi peserta, pelatihan, sertifikasi hingga penempatan harus dirancang dengan seksama sesuai output yang diharapkan,” kata Christina.

Menurutnya, peserta tidak cukup hanya menguasai kemampuan teknis dan bahasa. Kesiapan mental, karakter, disiplin, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan budaya kerja negara tujuan turut menentukan hasil rekrutmen.

Jepang menjadi salah satu pasar prioritas karena masih membutuhkan tenaga kerja pada sektor kesehatan, manufaktur, pertanian, pengolahan makanan, dan caregiving. Pemerintah menyatakan hasil akhir program tetap diarahkan pada penempatan kerja di luar negeri, bukan sekadar pelatihan.

Program ini juga menjadi bagian dari target pemerintah menyiapkan penempatan 500 ribu pekerja migran Indonesia terampil secara bertahap pada periode 2026 hingga 2029.

Tahun Depan Terbuka Bagi Peserta dari Nol

Berbeda dari pelaksanaan tahun ini, SMK Go Global mulai 2027 diharapkan dapat menerima peserta yang belum mempunyai keahlian dasar. Pemerintah berencana memulai program sejak Januari agar waktu pelatihan lebih panjang.

“Karena waktunya panjang, [pelaksanaan program] bisa 6 bulan sampai 7 bulan. Jadi kira-kira pelatihan bahasanya 3 bulan, pelatihan skill teknisnya mungkin 1 bulan sampai 2 bulan, sertifikasi mungkin 1-2 hari,” imbuhnya.

Program tersebut hadir ketika pasar kerja dalam negeri masih menghadapi tantangan penyerapan tenaga kerja. BPS mencatat angkatan kerja Indonesia pada Februari 2026 mencapai 154,91 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,68%. Rata-rata upah buruh tercatat Rp3,29 juta per bulan.

Pemerintah berharap perluasan pasar kerja ke luar negeri dapat menjadi salah satu pilihan bagi lulusan vokasi. Namun, calon peserta tetap diminta mengikuti jalur resmi agar memperoleh kontrak yang jelas, pelindungan ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan kepastian hak selama bekerja.

Informasi teknis terkait persyaratan, tahapan seleksi, lokasi pelatihan, dan kanal pendaftaran akan disampaikan melalui Kementerian P2MI serta kantor BP3MI di daerah.