Periskop.id - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencatat, sebanyak 258.471 lowongan pekerjaan di luar negeri melalui skema pemerintah kepada pemerintah (G to G) masih tersedia. Menteri P2MI Mukhtarudin di Jakarta, Kamis (16/4) menyampaikan, hal itu merujuk pada data Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2Ml) aktif per 15 April 2026 yang baru terisi 21,12% dari total 327.658 lowongan.
"Kita baru bisa mengisi kurang lebih 21%, SDM (sumber daya manusia) kita yang siap kurang lebih ada 20%. Masa ada kurang lebih 79% yang belum terisi karena kita belum siap secara kompetensi?" kata Mukhtarudin.
Berdasarkan data SIP2MI aktif dalam SISKOP2MI (Sistem Informasi dan Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), diketahui lowongan pekerjaan terbesar terdapat di sektor kesehatan yang mencapai 77.657 lowongan. Kemudian, lowongan terbesar kedua ada di sektor pekerjaan domestik dengan 60.947 lowongan dan ketiga ada di sektor manufaktur dengan jumlah 61.866 lowongan.
Sementara itu, berdasarkan negara penempatan, Taiwan memilik lowongan terbanyak dengan jumlah 152.319 pekerjaan, Malaysia dengan 32.829 pekerjaan, Hong Kong 20.655 pekerjaan, dan Turki 18.541 pekerjaan.
Selanjutnya, merujuk data yang dihimpun Kementerian P2MI dari perwakilan Indonesia, potensi pekerjaan di luar negeri jauh lebih banyak, yakni mencapai 1.238.038 peluang. "Ini yang harus kita persiapkan; dari sisi demand sangat tinggi, tapi dari sisi supply kita yang sangat kurang," ucap Mukhtarudin.
Lebih lanjut, Mukhtarudin menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan beragam program jangka pendek, menengah, hingga panjang untuk menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan pasar global.
Dalam konteks jangka pendek, terdapat program quick win bernama SMK Go Global dengan target menempatkan 80.000 peserta di luar negeri pada 2026. Pada tahun 2029 nanti, Pemerintah menargetkan mampu menempatkan total 500.000 pekerja dengan rincian 300 ribu lulusan SMK dan 200.000 lulusan umum.
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut akan ditempatkan untuk jabatan caregiver/careworker, welder, truck driver, hospitality, dan sektor lainnya untuk penempatan di Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, hingga Taiwan. Kementerian P2MI juga menggandeng sejumlah perguruan tinggi agar terlibat dalam ekosistem membentuk tenaga kerja terampil.
"Perguruan tinggi punya vokasi. Kita akan bersama-bersama dengan perguruan tinggi, dengan kementerian lembaga yang memiliki politeknik, memiliki sekolah untuk banyak sektor, karena permintaan daripada skill worker atau tenaga kerja formal itu sangat tinggi," pungkasnya.
Sepuluh Lembaga
Upaya tersebut dilakukan melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri P2MI Mukhtarudin dengan perwakilan dari 10 lembaga perguruan tinggi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Kementerian P2MI, Jakarta, Kamis. Selain itu, dilakukan pula Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan lima perguruan tinggi.
“Kementerian P2MI baru selesai melaksanakan ada 11 MoU dan ada 6 PKS dengan mitra-mitra strategis daripada KP2MI yang semuanya adalah dari lembaga pendidikan perguruan tinggi,” kata Mukhtarudin.
Ia menjelaskan pihaknya tengah berupaya untuk menyiapkan ekosistem pekerja migran yang dimulai dari penyiapan sumber daya manusia, lalu penempatan, hingga pemberdayaan. Dalam hal ini, peran lembaga perguruan tinggi menjadi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dari pemberi kerja di luar negeri.
Penyiapan tenaga kerja terampil, lanjut Mukhtarudin, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan pelindungan pekerja migran dan meningkatkan penyiapan sumber daya pekerja migran yang terampil.
“KP2MI tidak punya instrumen untuk mencetak itu, yang punya instrumen adalah perguruan tinggi. Kami sebagai regulator, sebagai fasilitator akan menjembatani, akan link and match apa kebutuhan global, kompetensi apa yang dibutuhkan, bahasa seperti apa yang dibutuhkan dengan perguruan tinggi perguruan tinggi yang menyiapkan,” bebernya.
Mukhtarudin menambahkan, penandatangan MoU dan PKS dengan perguruan tinggi merupakan implementasi dari MoU dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Nah, ini sudah yang, mungkin sudah hampir 20 lebih perguruan tinggi yang sudah MoU dengan kita,” sambungnya.
Rektor Universitas Dr Soetomo, Siti Marwiyah menambahkan, implementasi MoU akan dilakukan dengan menyiapkan Migran Center yang akan berperan untuk mencetak anak bangsa yang juga memiliki sertifikat keahlian.
“Kami akan mempersiapkan kurikulumnya. Sehingga konsep kami adalah bagaimana sebagai kampus berdampak itu, lulusan itu, tidak hanya dia siap ilmunya tapi kami akan membentuk khusus di luar kuliah, sehingga mahasiswa itu dia tidak hanya punya sarjana tapi juga punya sertifikat keahlian,” tuturnya.
Adapun lembaga dan perguruan tinggi yang terlibat dalam MoU dan PKS adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Yayasan Maju Tapian Nauli, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957, Universitas Palangka Raya.
Selain itu, Universitas Insan Cita Indonesia, Universitas Dr Soetomo, Universitas Aisyiyah Palembang, Universitas Sunan Gresik, Universitas Baiturahim, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogi, dan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Tinggalkan Komentar
Komentar