periskop.id - Pemerintah Republik Indonesia (RI) membuka peluang ekspor komoditas beras ke sejumlah negara tetangga demi membantu mengatasi krisis pasokan pangan global.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan persetujuan ekspor tersebut diberikan dengan syarat stabilitas pasokan serta pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.

"Dirut Bulog mana? Jangan jual terlalu murah ya. Jangan ngetok, tapi jangan jual terlalu murah. Ingat, krisis bisa lama ini. Yang utama kita amankan rakyat kita dulu," kata Prabowo di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5).

Ia menjelaskan situasi kepanikan pangan global saat ini dipicu oleh pecahnya perang terbuka di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz.

Menurutnya, penutupan rute maritim strategis tersebut mengganggu stabilitas jalur perdagangan sekitar 20% bahan bakar minyak dunia.

Prabowo menyebut eskalasi konflik internasional mendorong negara produsen besar seperti India dan Bangladesh mengambil kebijakan proteksionisme dengan menutup total keran ekspor pangan mereka.

Sikap penutupan ekspor dari negara-negara produsen tersebut akhirnya membuat beberapa negara luar mulai datang meminta pasokan beras kepada Pemerintah Republik Indonesia.

"Jangan petani kita korban," tegasnya.

Ia menilai penentuan harga komoditas ekspor harus tetap memberikan keuntungan bagi para produsen di tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membeberkan volume cadangan beras nasional saat ini berada pada kondisi surplus tertinggi sepanjang sejarah berdirinya negara.

Zulkifli Hasan merinci tingkat ketersediaan stok beras domestik yang dikelola oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik telah menembus angka 5,3 juta ton.

Keberhasilan capaian swasembada pangan ini diklaim membuat Pemerintah Republik Indonesia siap menjadi penyelamat bagi krisis kebutuhan pokok di pasar internasional.