Periskop.id - Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berpendapat, amuk rakyat yang terjadi belakangan, adalah momentum bagi Presiden Prabowo untuk mendengarkan suara asli rakyat. Menurut LaNyalla, rakyat sudah muak dengan pernyataan, kebijakan, tingkah pola para penyelenggara negara yang menyakiti hati mereka.
“Saya berulang kali menyampaikan, bangsa ini adalah bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur. Sehingga moral dan etika menjadi filter utama. Karena sesuatu yang tidak dilarang, bukan berarti boleh. Karena bisa jadi hal itu menyakiti hati rakyat kebanyakan yang semakin miskin,” ujarnya, Minggu (31/8).
Kata LaNyalla, kita semua tahu, nilai-nilai luhur itu terkikis sejak nilai Pancasila tidak lagi nyambung secara utuh dengan pasal-pasal hasil Amandemen Konstitusi pada tahun 1999-2002 silam. “Karena Amandemen saat itu telah mengubah sistem bernegara hasil rumusan para pendiri bangsa,” serunya.
Ia menyebut, kini kedaulatan rakyat tidak lagi di tangan MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang lengkap diisi oleh Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Tapi kedaulatan rakyat sejak Amandemen telah diserahkan kepada partai politik dan presiden terpilih.
“Semangat kolektivisme, yang menjadi ciri bangsa kita sejak dulu, telah hancur digerus oleh individualisme. Gaya hidup santun, telah digerus menjadi gaya hidup hedonis. Kecintaan kepada negeri dan rakyat sudah berganti menjadi pemujaan terhadap komoditas dan kelompok,” ucap Ketua DPD RI ke-5 tersebut.
Menurutnya, muak rakyat yang menjadi amuk rakyat ini harus segera direspon. Menertibkan dan menindak aksi anarkistis yang merusak fasilitas umum, memang harus dilakukan. “Tetapi, menertibkan dan mengganti penyelenggara negara yang melukai hati rakyat lebih penting,” serunya.
LaNyalla pun melanjutkan, bila pernyataan, kebijakan, tingkah pola penyelenggara negara yang terekam ‘jejak digitalnya’ pernah melukai rakyat tidak ditertibkan dan ditindak, maka upaya keras Presiden untuk memutar kemudi kapal besar Indonesia menuju kedaulatan dan kebangkitan Indonesia akan menjadi paradoks. Ini karena injustice, kata LaNyalla, hanya menghasilkan civil unrest.
“Ayo, Pak Presiden. Dengar suara asli rakyat. Buka istana dan undang kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki akal sehat, kejujuran dan nurani. Undang juga semua ketua umum partai di Senayan. Umumkan sesuatu yang melegakan hati rakyat,” bebernya.
Ia juga menyarankan Presiden menyampaikan niat baiknya untuk memutar kemudi kapal besar Indonesia ini, kembali ke jalan yang benar. “Tunjukkan navigasinya. Tunjukkan hambatan apa saja yang akan Anda singkirkan, karena mengganggu setang kemudi,” kata LaNyalla.
LaNyalla sendiri mengaku percaya niat baik Presiden. “Saya telah membaca buku Anda: Paradoks Indonesia. Saya tahu keinginan Anda untuk menerapkan Pasal 33 UUD 1945, Ayat 1,2 dan 3, dan lainnya dalam semangat sebagai patriot,” cetusnya.
Karena itu, ia merasa presiden harus didukung oleh sistem bernegara yang mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. “Kita harus kembali ke Pancasila. Kita harus koreksi sistem bernegara liberal yang tidak cocok untuk negara kepulauan ini,” tandasnya.
Langkah Tegas
Menyikapi kondisi saat ini, Presiden sendiri mengatakan, para ketua umum partai telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan. Pimpinan DPR, lanjut Prabowo, juga akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
"Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui Ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo.
Kepala Negara menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat masyarakat. Prabowo juga menegaskan aparat yang melakukan kesalahan yang menyebabkan meninggalnya pengemudi ojol Affan Kurniawan sedang menjalani pemeriksaan secara terbuka untuk proses Sidang Etik.
"Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan,” ujar Prabowo.
Untuk diketahui, Prabowo, Minggu (31/8) baru saja mengadakan rapat dengan para ketua umum parpol. Di antaranya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mewakili Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
Hadir pula Sekretaris Jenderal PKS M Kholid mewakili Ketua Umum Almuzzammil Yusuf, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Prabowo menyatakan para ketum parpol telah menyampaikan kepada anggotanya bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Presiden Prabowo juga meminta DPR untuk mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog. “Saya juga akan minta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, agar bisa langsung berdialog dan diterima dengan baik,” pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar