DPR RI
Topik · 161 beritaIkuti perkembangan topik DPR RI secara kronologis.
🕒 Kronologi
161 peristiwaProyek Blok Masela Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Sari Yuliati mengapresiasi groundbreaking PSN Blok Masela Rp355 triliun yang dinilai memperkuat ketahanan energi dan ekonomi Indonesia Timur.
Baca selengkapnya →
DPR Percepat Pembahasan RUU Ketenagakerjaan, Bakal Gelar Rapat Saat Masa Reses
DPR RI mendorong percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan dengan mengusulkan rapat saat masa reses agar legislasi segera masuk tahap substansi.
Baca selengkapnya →
Tata Kelola Program MBG Perlu Dibenahi agar Tepat Sasaran
Komisi IX DPR meminta evaluasi total Program MBG agar tepat sasaran, memperbaiki gizi anak, sekaligus melindungi mitra yang telah berinvestasi.
Baca selengkapnya →
DPR Tak Ingin RUU Perampasan Aset Jadi Alat Politik
Hasbiallah Ilyas mengingatkan RUU Perampasan Aset tidak boleh menjadi alat politik dan harus tetap menjunjung HAM serta transparansi.
Baca selengkapnya →
Pimpinan DPR Desak Pemerintah Segera Beri Kepastian Status Guru PPPK Paruh Waktu
DPR RI mendesak pemerintah segera memberi kepastian status bagi guru PPPK paruh waktu sebelum tenggat waktu September 2026 berakhir.
Baca selengkapnya →
Komisi III DPR Dukung Polri Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara
Komisi III DPR mendukung Polri mengusut tuntas dugaan korupsi pasokan batu bara yang memicu blackout dan ditaksir merugikan negara Rp5 triliun.
Baca selengkapnya →
Ekonom UI Nilai Batam Lebih Potensial Jadi Pusat Finansial Internasional RI
Ekonom UI Telisa Aulia Falianty menilai pemilihan lokasi LP PFII krusial bagi daya saing global, dengan Batam dinilai lebih potensial dibanding Bali.
Baca selengkapnya →
Pembentukan PFII Dinilai Lebih Banyak Manfaat, Asal Risiko Terkelola
Ekonom UI Telisa Aulia Falianty menilai pembentukan PFII berpotensi memberi manfaat bersih positif, asalkan risiko reputasi, sistemik, dan tata kelola dapat dimitigasi dengan baik.
Baca selengkapnya → (1)-6891d064ce13b.jpg)
DPR Bentuk Tim Khusus untuk Investigasi Dampak Tailing Freeport di Timika
Komisi IV DPR RI membentuk tim investigasi untuk meninjau dampak lingkungan dan sosial akibat tailing PT Freeport Indonesia di Timika.
Baca selengkapnya →
Komisi V Dorong Ojol Masuk Kategori Transportasi Publik dalam Revisi UU LLAJ
Komisi V DPR RI mendorong pengakuan ojek online roda dua sebagai transportasi publik resmi melalui revisi UU LLAJ untuk kepastian hukum.
Baca selengkapnya →
Kasus Pembekuan Saldo Pedagang Ecommerce, Pemerintah Diminta Perkuat Regulasi Pasar Digital Demi Lindungi UMKM
Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini mendesak Kementerian UMKM memperkuat regulasi demi melindungi penjual online dari pembekuan saldo sepihak.
Baca selengkapnya →
Latsarmil Tidak Cocok untuk Calon Manajer Kopdes
Sturman Panjaitan mendesak evaluasi total pembekalan manajer Kopdes Merah Putih setelah adanya peserta yang meninggal dunia dalam program pelatihan.
Baca selengkapnya →