iklan periskop

korupsi

Topik · 245 berita

Ikuti perkembangan topik korupsi secara kronologis.

🕒 Kronologi

245 peristiwa
3 bulan yang lalu

Kamar Dagang China Surati Prabowo, Keluhkan Pajak hingga Dugaan Pemerasan di RI

Kamar Dagang China kirim surat ke Prabowo, soroti pajak, DHE, hingga penegakan hukum yang dinilai ganggu iklim investasi RI.

Baca selengkapnya →
Kamar Dagang China Surati Prabowo, Keluhkan Pajak hingga Dugaan Pemerasan di RI
3 bulan yang lalu

Tak Tambah Mata Pelajaran, Abdul Mu'ti Tegaskan Nilai Antikorupsi Disisipkan ke Semua Pelajaran

Kemendikdasmen menegaskan pendidikan antikorupsi tidak jadi mapel baru. Nilai integritas disisipkan ke seluruh pelajaran, dengan panduan KPK untuk membangun budaya jujur di sekolah...

Baca selengkapnya →
Tak Tambah Mata Pelajaran, Abdul Mu'ti Tegaskan Nilai Antikorupsi Disisipkan ke Semua Pelajaran
3 bulan yang lalu

KPK Kolaborasi Luncurkan Buku Panduan Antikorupsi untuk PAUD hingga SMA

KPK bersama Kemendikdasmen dan Kemendagri meluncurkan Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi untuk membentuk karakter jujur dan berintegritas sejak PAUD hingga SMA, menuju Indonesia E...

Baca selengkapnya →
KPK Kolaborasi Luncurkan Buku Panduan Antikorupsi untuk PAUD hingga SMA
3 bulan yang lalu

Skor Tata Kelola Rendah, KPK Soroti Tiga Area Rawan Korupsi di Sulawesi Tenggara

KPK menyoroti kerentanan korupsi di Sultra, terutama pada pengelolaan aset daerah senilai Rp10,2 triliun yang baru 41,76% tersertifikasi. Pembenahan pelayanan publik dan PAD jadi f...

Baca selengkapnya →
Skor Tata Kelola Rendah, KPK Soroti Tiga Area Rawan Korupsi di Sulawesi Tenggara
3 bulan yang lalu

Vonis 4,5 Tahun Penjara, Eks Direktur Gas Pertamina Sebut Kasus LNG Peradilan Sesat

Hari Karyuliarto mengkritik vonis 4,5 tahun penjara kasus LNG. Ia menuding peradilan sesat, pelanggaran HAM, serta menyebut LHP BPK ilegal dan tidak sesuai pedoman audit PSP 200 da...

Baca selengkapnya →
Vonis 4,5 Tahun Penjara, Eks Direktur Gas Pertamina Sebut Kasus LNG Peradilan Sesat
3 bulan yang lalu

Vonis 4,5 Tahun Penjara, Eks Direktur Gas Pertamina Sebut Kasus LNG Peradilan Sesat

Hari Karyuliarto mengkritik vonis 4,5 tahun penjara kasus LNG. Ia menuding peradilan sesat, pelanggaran HAM, serta menyebut LHP BPK ilegal dan tidak sesuai pedoman audit PSP 200 da...

Baca selengkapnya →
Vonis 4,5 Tahun Penjara, Eks Direktur Gas Pertamina Sebut Kasus LNG Peradilan Sesat
3 bulan yang lalu

Eks Direktur Gas Pertamina Bakal Gugat Vonis Hakim ke PTUN

Hari Karyuliarto, eks Direktur Gas Pertamina, memilih menggugat LHP BPK ke PTUN usai divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus LNG. Ia mengaku tidak percaya peradilan pidana dan menund...

Baca selengkapnya →
Eks Direktur Gas Pertamina Bakal Gugat Vonis Hakim ke PTUN
3 bulan yang lalu

Kerugian Negara Akibat Korupsi Chromebook Kemendikbudristek Capai Rp2,18 Triliun

Penetapan kerugian negara ini menjadi dasar vonis terhadap dua pejabat teras Kemendikbudristek.

Baca selengkapnya →
Ilustrasi Korupsi Chromebook
3 bulan yang lalu

Mantan Gubernur Lampung Jadi Tersangka Korupsi Dana PI Rp271 Miliar

Kejati Lampung menetapkan mantan Gubernur Arinal Djunaidi sebagai tersangka kasus korupsi dana Participating Interest 10 persen senilai 17,28 juta dolar AS.

Baca selengkapnya →
Mantan Gubernur Lampung periode 2019–2024, Arinal Djunaidi.
3 bulan yang lalu

27 Pejabat Pemkab Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Gatut Sunu Wibowo

Pemeriksaan ini berlangsung selama tiga hari berturut-turut di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur.

Baca selengkapnya →
Budi Prasetyo KPK
3 bulan yang lalu

Bukan Cuma Khalid Basalamah, Beberapa Biro Haji Ikut Kembalikan Uang Korupsi ke KPK

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pengembalian uang kasus korupsi kuota haji tidak hanya datang dari Khalid Zeed Abdullah Basalamah, melainkan juga biro haji lainnya.

Baca selengkapnya →
Sebanyak 81% Koruptor Laki-Laki, KPK Ungkap Aliran TPPU untuk Amal hingga Ani-Ani
3 bulan yang lalu

KPK Rekomendasikan Jabatan Ketum Parpol Dibatasi Dua Periode demi Cegah Korupsi

KPK merekomendasikan pembatasan masa jabatan ketua umum parpol maksimal dua periode untuk menekan risiko korupsi akibat tingginya ongkos politik dan lemahnya kaderisasi.

Baca selengkapnya →
KPK Rekomendasikan Jabatan Ketum Parpol Dibatasi Dua Periode demi Cegah Korupsi