Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan Indonesia, dari perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pinjaman online, hingga aset kripto yang beralih ke pengawasannya sejak 2025. Sejak Maret 2026 OJK dipimpin Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi.
OJK berwenang mencabut izin bank dan perusahaan pembiayaan, mengenakan sanksi pada emiten, memblokir pinjol dan investasi ilegal lewat Satgas Pasti, serta menerbitkan aturan yang mengubah cara bank dan platform keuangan melayani nasabah.
Halaman ini mengumpulkan berita Periskop.id tentang OJK, dari regulasi baru, pencabutan izin, penanganan kasus industri keuangan, data kredit dan pinjol, hingga peringatan investasi ilegal. Arsipnya tersusun mundur dari yang terbaru.
Danantara Siap Masuk Pasar Modal, OJK: Tak Langsung Lewat Anak Sekuritas
OJK mengonfirmasi rencana BPI Danantara masuk pasar modal sebagai liquidity provider melalui sekuritas BUMN. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat likuiditas dan stabilita...
Baca selengkapnya →
Bos OJK Ungkap Peran Danantara di Bursa Saham
OJK optimistis peran Danantara di pasar modal terus menguat. Investasi disebut sudah berjalan aktif dan akan ditingkatkan melalui sekuritas di bawah naungannya meski ada sentimen n...
Baca selengkapnya →
Mahendra: Free Float 15% Jadi Senjata Lawan Manipulasi Saham Gorengan
OJK tingkatkan free float saham publik menjadi 15% untuk tekan manipulasi saham gorengan.
Baca selengkapnya →
OJK Mulai Berkantor di Gedung BEI Besok Jumat
OJK akan mulai berkantor di Gedung BEI sebagai bentuk dukungan penuh terhadap reformasi dan penguatan pasar modal nasional, dengan fokus pada transparansi, integritas, serta daya s...
Baca selengkapnya →
Mulai Bulan Depan, Free Float 15% Berlaku untuk Saham IPO dan Existing
Mulai bulan depan, semua emiten, baik IPO maupun existing, wajib memiliki porsi saham publlik atau free float minimal 15%.
Baca selengkapnya →
Aturan Demutualisasi Bursa Rampung Kuartal I 2026, Publik Bisa Beli Saham BEI
OJK akan terbitkan aturan demutualisasi bursa kuartal I 2026 untuk perkuat tata kelola, transparansi, dan integritas pasar modal Indonesia serta tarik investor global.
Baca selengkapnya →
Respons MSCI, OJK Revisi Aturan Free Float Saham jadi 15%
OJK menyiapkan langkah lanjutan merespons masukan MSCI terkait free float saham. Penyesuaian data, peningkatan transparansi, hingga aturan free float minimum disiapkan demi menjaga...
Baca selengkapnya →
Korban Dana Syariah Mengadu ke DPR, Minta Pencairan Dana Sebelum Lebaran
Perwakilan korban DSI memohon DPR mendorong pencairan dana sebelum Lebaran. Banyak pensiunan sakit dan meninggal dunia menanti kepastian pengembalian uang.
Baca selengkapnya →
Pimpinan Komisi XI Desak OJK Bekukan Aset Pengurus Dana Syariah Indonesia
Pimpinan Komisi XI DPR Fauzi Amro menyebut DSI menggunakan skema Ponzi. Ia mendesak OJK dan Bareskrim segera membekukan seluruh aset pengurus.
Baca selengkapnya →
Merasa Tertipu Data OJK, Korban Dana Syariah Tolak Disebut Minim Literasi
Perwakilan korban DSI menolak disebut minim literasi. Mereka tertipu data TKB 99% di aplikasi yang mendadak anjlok jadi 6% hanya dalam semalam.
Baca selengkapnya →
Lawyer Sentil OJK di Depan DPR: Pengaduan Diabaikan, Tunggu Viral Baru Bergerak
Managing Partner Husendro & Partners Law Firm mengkritik kinerja OJK yang dinilai baru bergerak cepat jika kasus sudah viral. Aduan individual sering diabaikan.
Baca selengkapnya →
Yield SBN 10 Tahun Turun ke 6,41%, APBN Stabilkan Ekonomi Kuartal IV 2025
Yield SBN 10 tahun turun ke 6,41%, APBN berperan stabilkan ekonomi dan daya beli masyarakat di kuartal IV 2025.
Baca selengkapnya →