periskop.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bus Transjabodetabek tidak akan kehilangan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta. Meski begitu, ia mengakui sejumlah rute bakal mengalami penyesuaian tarif.

Pramono menyebut Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bahkan sudah menghubunginya secara langsung untuk meminta agar subsidi DKI tetap dipertahankan. Keputusan soal penyesuaian tarif, ia pastikan akan segera diumumkan.

Advertisement

"Segera kami putuskan. Saya ingin meluruskan, kemarin Wali Kota Bekasi telepon saya secara pribadi, jangan sampai tidak disubsidi. Nggak mungkin tidak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi," kata Pramono dalam keterangannya di Menteng, Jakarta, Rabu (10/6).

Ia menguraikan, salah satu faktor yang membuat beban subsidi DKI kian besar adalah kewajiban merawat halte di luar wilayah Jakarta. Hampir semua halte Transjabodetabek, meski berlokasi di daerah penyangga, tetap dibiayai anggaran Pemprov DKI.

"Kenapa subsidinya juga menjadi besar? Hampir semua halte yang bukan di wilayah Jakarta pun kita harus yang merawat. Itulah yang menjadi penyebab kemudian kenapa akan ada penyesuaian," jelasnya.

Pramono mencontohkan tarif rute Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta yang kini hanya Rp3.500. Tarif tersebut ia nilai jauh di bawah moda transportasi lain yang melayani rute serupa, seperti Damri dengan tarif terendah Rp80 ribu dan taksi yang rata-rata menyentuh Rp200 ribu.

"Koper juga bisa naik ke bus. Bahkan dibandingkan dengan Damri yang paling murah Rp80 ribu, taksi rata-rata Rp200 ribu. Kalau kemudian Rp3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup, maka yang begitulah akan ada penyesuaian," paparnya.

Meski ada penyesuaian, Pramono menegaskan perhitungan tarif baru akan dilakukan secara hati-hati. Prinsip utamanya adalah agar masyarakat tidak berbalik menggunakan kendaraan pribadi, yang justru akan memperparah kemacetan ibu kota.

"Transportasi umumnya akan kami tambah supaya perilaku orang naik transportasi umumnya meningkat, dan itu yang akan kami lakukan," tegasnya.

Terkait kemungkinan daerah-daerah sekitar Jakarta ikut menanggung sebagian subsidi, Pramono menyambut baik wacana tersebut. Namun, ia enggan terjebak dalam perdebatan soal ada atau tidaknya kontribusi dari pemerintah daerah lain.

Menurutnya, persoalan transportasi Transjabodetabek bukan semata urusan Jakarta, melainkan kebutuhan bersama kawasan aglomerasi yang harus diselesaikan secara kolektif.

"Kalau ada yang mau ikut patungan, alhamdulillah. Tapi mereka merasa ini kebutuhan Jakarta. Sebenarnya bukan kebutuhan Jakarta, ini kebutuhan bersama sebagai aglomerasi. Saya tidak mau berdebat soal ada atau tidak yang berkontribusi, tapi yang jelas persoalan transportasi Jakarta dan daerah penyangga ini kita tangani secara lebih baik," pungkasnya.