Periskop.id- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ingin menyiapkan sistem berbasis kecerdasan imitasi (AI) untuk mengawasi jalur kepabeanan dan cukai. Purbaya menilai sistem pengawasan yang dimiliki oleh Bea Cukai belum cukup optimal untuk bisa memonitor praktik-praktik ilegal secara efektif.
“Sebenarnya sudah cukup bagus, tapi belum ke level di mana saya bisa secara daring di situ saja memonitor kapal underinvoicing. Belum sampai sana karena AI-nya belum dikembangkan. Dalam tiga bulan ke depan kami akan kembangkan sistem AI yang lebih siap di Bea Cukai,” kata Purbaya, usai melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Rabu (22/10) pagi.
Rencananya itu merupakan lanjutan dari tinjauannya terhadap Lembaga National Single Window (LNSW) Kemenkeu. Purbaya, Selasa (21/10) kemarin, menyatakan ingin membuat LNSW menjadi pusat intelijen berbasis teknologi informasi (IT) dalam pengawasan aktivitas ekspor dan impor.
Dalam konteks itu, LNSW nantinya akan menjadi think tank atau organisasi yang memberikan rekomendasi melalui riset untuk aktivitas perdagangan. Purbaya bakal menyiapkan 10 orang ahli dari berbagai bidang yang bisa menganalisis potensi-potensi kebocoran yang ada.
“Ini kelanjutannya. Saya akan perkuat semua, LNSW, bea cukai, dan nanti juga pajak. Pada dasarnya, kami akan perkuat sistem penerimaan kita dari ujung ke ujung,” imbuhnya.
Purbaya optimistis, ketika sistem AI tersebut telah terintegrasi dengan data-data instansi naungannya, penerimaan negara bakal terus bergerak membaik.
“Kalau sampai sistem betul-betul terintegrasi, dalam beberapa bulan ke depan harusnya penerimaan bea cukai akan lebih efisien daripada sekarang,” lanjutnya.
Realisasi Penerimaan
Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp221,3 triliun hingga 30 September 2025, setara 73,4% dari target APBN 2025. Realisasi ini ditopang oleh kenaikan penerimaan bea keluar dan cukai.
Penerimaan cukai tercatat Rp163,3 triliun atau 66,9% dari target APBN. Meski produksi Cukai Hasil Tembakau (CHT) turun 2,9%, penerimaan cukai tetap tumbuh 4,6% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kemudian, penerimaan bea keluar tercatat Rp21,4 triliun atau 477,8 % dari target APBN, melonjak 74,8 % secara tahunan. Kenaikan ini terutama didorong oleh kenaikan harga minyak kelapa sawit (CPO), volume ekspor sawit, serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga.
Sementara itu, bea masuk mencapai Rp36,6 triliun atau 69,2 % dari target APBN. Angka ini mengalami kontraksi 4,6 % dibandingkan tahun lalu, akibat penurunan tarif bea masuk pada sejumlah komoditas pangan serta pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang menurunkan tarif impor.
Sebelumnya, Purbaya menyampaikan, hanya dalam dua hari dirilis, pihaknya telah menerima 15.933 aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp 'Lapor Pak Purbaya', sebagian besar aduan menyoal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
"15.933 WA (WhatsApp) yang masuk ke kita, yang ucapan selamat dari 2.459 (pesan) ya. Muji-muji lah, lumayanlah. Sisanya 13.285 (aduan) sedang diverifikasi. Ini ada 10 yang mau dikerjakan," kata Purbaya, di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10).
Upaya penertiban, lanjutnya, tidak hanya akan difokuskan pada tindakan individual, tetapi juga pembenahan budaya organisasi di seluruh jajaran direktorat jenderal di Kementerian Keuangan.
Menurutnya, kanal pengaduan langsung masyarakat menjadi mekanisme penting dalam memperkuat pengawasan publik terhadap aparatur negara. Melalui kanal tersebut, ia berharap reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Keuangan dapat berlangsung lebih cepat dan terukur.
"Pada dasarnya seperti itu jadi masukan yang amat berguna buat kita, dan kita akanfollow up. Enggak main-main, saya harapkan dengan begitu nanti governance culture-nya pemerintah atau Bea Cukai bisa berubah," ujarnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar