periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan pada tahun 2026 sebagai bagian dari program penguatan ekonomi pesisir. Program ini akan diluncurkan secara bertahap hingga mencapai total 5.000 desa nelayan pada tahun 2029. Ia menyebut nantinya tiap desa nelayan terdiri dari 100 hingga 2.000 nelayan.
"Kita juga sudah mulai membangun desa-desa nelayan. Desa nelayan tahun 2026 ini akan mencapai seribu desa nelayan. Tiap desa nelayan terdiri dari sekian ratus, ada yang 300, 500, ada yang sampai 2.000 nelayan," kata Prabowo dalam Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).
Ia menjelaskan selama ini banyak desa nelayan yang belum mencapai pembangunan secara optimal. Nelayan kerap menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan pabrik, tidak tersedianya cold storage, sulitnya akses solar, hingga terbatasnya akses ke pasar.
"Nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang tidak bisa punya es. Tidak ada pabrik es di desa mereka. Mereka sulit dapat solar. Mereka sulit untuk dapat akses ke pasar. Ini kita ubah, kita totalnya dalam 4 tahun mendatang kita akan membangun 5.000 desa nelayan," ungkapnya.
Melalui program tersebut, pemerintah akan membangun infrastruktur pendukung di setiap desa nelayan, seperti pabrik es, fasilitas cold storage, dermaga, penyediaan kapal, serta sarana transportasi distribusi. Dengan dukungan tersebut, nelayan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas hasil tangkapan.
"Tiap desa nelayan kita akan membangun pabrik es. Kita akan bikin cold storage, kita akan bikin dermaga, kita akan bagikan kapal-kapal. Kita akan siapkan kendaraan," paparnya.
Prabowo menegaskan, program ini bukan sekadar bantuan cuma-cuma (hand out), melainkan skema pemberdayaan berbasis investasi. Seluruh pembiayaan telah dialokasikan dalam anggaran negara dan akan dikelola secara terorganisir.
"Ekonomi yang kita jalankan bukan ekonomi hand out. Yang kita akan bangun ini semua sudah ada dalam anggaran kita bertahun-tahun. Jadi sudah benar, nanti desa-desa itu kita beri kebebasan," tambahnya.
Pemerintah juga akan memberikan kemudahan regulasi dan akses ekspor langsung bagi desa yang telah siap dan mampu bersaing. Pelabuhan maupun bandara akan didorong untuk membuka jalur ekspor langsung guna memangkas rantai distribusi.
"Kalau dia mampu, kita akan permudah akses kepada ekspor. Dia bisa ekspor langsung. Kita akan buka pelabuhan-pelabuhan, lapangan-lapangan terbang boleh ekspor langsung," lanjutnya.
Ia menambahkan, pengembalian investasi akan diberikan dalam jangka waktu yang lama, yakni di atas 10 tahun hingga 12 tahun, agar tidak memberatkan nelayan. Dengan model tersebut, pemerintah berharap desa nelayan dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi baru sekaligus penyedia sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
"Dan target kita 2026 ini akan sampai 1.000. Dan selanjutnya total sampai 2029 target kita adalah 5.000 desa nelayan yang nanti mereka akan kembalikan investasi itu. Tapi kita kasih kelonggaran mengembalikannya supaya tidak terlalu berat untuk mereka. Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11-12 tahun," tandasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar