periskop.id - Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, menegaskan Indonesia sejatinya memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, jutaan UMKM yang menopang sektor riil, serta potensi filantropi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang masif, fondasi Indonesia dinilai sangat kuat. Stabilitas ekonomi dan politik yang relatif terjaga juga menjadi modal strategis.
“Kita memiliki kekuatan filantropi Islam terbesar. Kita juga memiliki stabilitas ekonomi dan politik yang relatif baik,” ujar Ma’ruf dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2).
Ia menyoroti kemajuan ekonomi syariah yang signifikan. Aset keuangan syariah nasional kini menembus ribuan triliun rupiah dengan pertumbuhan tahunan yang stabil. Industri halal berkembang cepat, mulai dari makanan dan minuman, fesyen Muslim, hingga pariwisata ramah Muslim. Pengelolaan zakat dan wakaf semakin terstruktur, berpotensi menjadi instrumen redistribusi ekonomi efektif. Namun, Ma’ruf menekankan bahwa regulasi lengkap dan aset besar itu belum cukup.
“Regulasi sudah tersedia, institusi berdiri, produk syariah kian beragam. Tetapi kesadaran kolektif dan perilaku ekonomi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai syariah. Sebagai sistem, sudah tumbuh, tapi belum menjadi budaya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, ekonomi syariah di Indonesia masih lebih banyak hadir sebagai aturan dan kelembagaan, belum benar-benar menjelma dalam praktik sehari-hari. Akibatnya, kontribusinya terhadap struktur ekonomi nasional belum terasa signifikan.
Tantangan ini, menurut Ma’ruf, menuntut dua agenda besar ke depan: pertama, memasyarakatkan ekonomi syariah, dengan literasi dan inklusi agar konsep dan instrumennya dikenal luas, dipahami dengan benar, dan mudah diakses. Kedua, mensyariahkan ekonomi masyarakat, memastikan praktik ekonomi sehari-hari mencerminkan prinsip syariah seperti keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan.
“Ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada simbol dan label, tetapi harus menjadi etika yang hidup dalam setiap transaksi dan kebijakan,” tegasnya.
Saat ini, fokus utama pemerintah adalah memperkuat agenda pertama secara masif dan terstruktur. Dengan pemahaman merata dan akses terbuka, Ma’ruf optimistis ekonomi syariah tidak hanya akan tumbuh sebagai sektor alternatif, tetapi menjadi arus utama yang menopang perekonomian nasional secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Tinggalkan Komentar
Komentar