periskop.id - Pemerintah terus mendorong penguatan inklusi keuangan dan digitalisasi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fondasi mencapai target pertumbuhan ekonomi mendekati 8% pada tahun 2028-2029.

“Ini (UMKM) menjadi fondasi menuju pertumbuhan ekonomi yang diminta oleh Bapak Presiden, yaitu mendekati 8% pada 2028 hingga 2029," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam acara peluncuran Aksi Klik dan Gerakan Aku Bisa Sejahtera oleh Bank Indonesia (BI) secara online Jumat (6/3).


Hal tersebut kata Airlangga tercermin dari perekonomian Indonesia di tahun 2025 yang tetap menunjukkan kinerja solid dengan pertumbuhan mencapai 5,11%. Terlihat, pada kuartal IV 2025, pertumbuhan bahkan tercatat tumbuh sebesar 5,39%.

"Hal ini menjadi fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan," tambahnya.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi saat ini didorong oleh sejumlah komponen utama yakni Konsumsi rumah tangga sebagai motor penggerak ekonomi yang telah mencapai 4,98%, sementara konsumsi lembaga non-profit mencapai 5,13%.

Selain itu, dari sisi investasi tercatat tumbuh sebesar 5,09% dengan realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga telah melampaui target. 

Adapun, belanja pemerintah juga tercatat tumbuh 2,5%. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor tetap positif dengan pertumbuhan mencapai 7,03% meskipun di tengah tantangan global, termasuk ketegangan geopolitik yang terjadi belakangan ini. 

"Nah, inisiatif Aksi Klik dan Gerakan Aku Bisa Sejahtera sangat penting untuk memperkuat kebijakan inklusi keuangan dan kesejahteraan khususnya di tengah akselerasi transformasi digital di sektor keuangan. Hal ini sejalan dengan AstaCita Bapak Presiden terutama mendorong UMKM dan kewirausahaan serta menciptakan lapangan kerja berkualitas," paparnya.

Dalam hal ini, Pemerintah akan terus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pembiayaan ultra mikro yang dijalankan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar dan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM).

"Skema ini untuk menjawab kebutuhan para usaha Ibu-ibu dari level ultramikro hingga level yang produktif. UMKM kita ketahui menjadi andalan dimana ini menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB," lapornya.

Untuk mendorong kebijakan tersebut, nantinya transformasi digital di sektor keuangan juga akan terus didorong, termasuk melalui sistem pembayaran digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia seperti QRIS yang mempermudah akses transaksi masyarakat di berbagai daerah.

"Melalui penguatan literasi, inklusi, dan digitalisasi keuangan tersebut, pemerintah optimistis pelaku usaha dapat naik kelas, masyarakat semakin mandiri dalam mengelola keuangan, serta pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus meningkat," pungkas Airlangga.