periskop.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah sangat luas. Tingkat inklusi keuangan Indonesia tercatat mencapai 92,74% dan literasi keuangan masyarakat berada di angka 66,64%.
"Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK dan BPS menunjukkan tingkat inklusi keuangan mencapai 92,74%," ucapnya dalam agenda peluncuran program Aksi Klik dan Gerakan Aku Bisa Sejahtera yang digelar oleh Bank Indonesia, Jumat (6/3).
Ia mengatakan capaian inklusi keuangan Indonesia saat ini bahkan telah melampaui rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
"Dan ini di atas rata-rata negara OECD, jadi relatif kita sudah baik," tegasnya
Meski demikian, ia menilai tingkat literasi keuangan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses ke layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara bijak. Menurutnya, literasi keuangan penting untuk membantu masyarakat memahami risiko, mengatur arus kas, serta merencanakan keuangan di masa depan.
"Hampir 97% tenaga kerja kita di bekerja di sektor UMKM ini yang menjadi tantangan karena tentunya kita harus mendorong UMKM juga mendapatkan pekerja yang salarynya bisa meningkat," sambungnya
Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah kata Airlangga akan terus mendorong berbagai program edukasi keuangan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Gap literasi masih ada dan tentunya kita terus berupaya agar mereka bisa mengelola risiko terutama terkait dengan arus kas dan rencana keuangan masa depan. Oleh karena itu, literasi digital menjadi salah satu prioritas dan solusi agar bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan," tambah dia
Selain itu, Ia menyoroti program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga pembiayaan ultra mikro yang dijalankan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar dan ULaMM diharapkan dapat membantu pelaku usaha berkembang.
Kemudian, transformasi digital di sektor keuangan juga terus diperkuat melalui sistem pembayaran digital seperti QRIS yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memperluas akses transaksi masyarakat di berbagai daerah. Melalui penguatan literasi, inklusi, dan digitalisasi keuangan tersebut, pemerintah berharap masyarakat semakin mandiri dalam mengelola keuangan serta mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Tinggalkan Komentar
Komentar