periskop.id - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp346,1 triliun atau sekitar 11% dari total pagu APBN 2026. Angka ini juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 63,7% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Belanja pemerintah pusat sudah dibelanjakan Rp346,1 triliun," ucap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (11/3).
Jika dirinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp155 triliun atau setara 10,3% dari pagu APBN 2026 yang sebesar Rp1.510,5 triliun.
"Belanja ini antara lain dipengaruhi oleh pelaksanaan sejumlah program pemerintah seperti program makan bergizi gratis (MBG) serta penyaluran berbagai bantuan sosial, termasuk PBI JKN, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah," terang Suahasil.
Belanja pegawai tercatat sebesar Rp45,1 triliun atau 12,6% dari pagu. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp36,3 triliun. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pengangkatan 355 ribu aparatur sipil negara (ASN) baru serta percepatan pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS yang statusnya berubah menjadi PNS.
Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp24,7 triliun atau 45% dari total alokasi Rp55 triliun kepada sekitar 6 juta penerima, termasuk ASN pusat dan daerah, TNI, Polri, serta pensiunan. Realisasi pembayaran pensiun sendiri mencapai Rp36,6 triliun untuk sekitar 3,7 juta penerima.
Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp67,6 triliun atau 9,6% dari APBN. Peningkatan belanja barang terutama didorong oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total realisasi tersebut, penyaluran MBG mencapai Rp39 triliun.
Selain itu, terdapat penyaluran Dana BOS sebesar Rp4,8 triliun, insentif bagi tenaga kesehatan sebesar Rp2,2 triliun, pelayanan kesehatan melalui UPT sebesar Rp1,7 triliun, serta program stabilisasi pangan sebesar Rp0,9 triliun.
Di sisi lain, belanja bantuan sosial mencapai Rp27,0 triliun atau 16,6 persen dari APBN. Peningkatan belanja bansos dipengaruhi oleh percepatan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah pada semester I tahun anggaran 2026 serta percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) pada triwulan I tahun 2026.
Beberapa program bansos yang telah disalurkan antara lain PBI JKN sebesar Rp7,7 triliun untuk 96,7 juta peserta, PKH sebesar Rp7,0 triliun untuk 9,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp10,0 triliun untuk 16,7 juta KPM, serta KIP Kuliah sebesar Rp2,0 triliun untuk 175,8 ribu mahasiswa.
Tinggalkan Komentar
Komentar