periskop.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagaaman untuk Aparatur negara di pemerintah pusat per 10 Maret 2026 pukul 10.00 WIB telah mencapai Rp11,16 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa THR untuk ASN pemerintah pusat hingga ASN pemerintah daerah telah digelontorkan, namun katanya penyalurannya masih dilakukan secara bertahap.
"Bukan soal uangnya yang ada atau enggak, Kadang-kadang kantornya belum minta ke kira gitu aja. Kalau kita minta langsung dicairkan," kata Purbaya kepada media, di Jakarta, Selasa (10/3).
Berdasarkan data realisasi pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) AUntuk aparatur negara pada pemerintah pusat, total THR yang telah dibayarkan mencapai Rp11.160,57 miliar kepada 2.076.377 pegawai/personel.
Rinciannya, THR bagi PNS sebesar Rp6.116,07 miliar untuk 825.928 pegawai. Sementara itu, PPPK menerima THR sebesar Rp752,82 miliar untuk 295.054 pegawai.
Di sektor aparat keamanan, THR untuk anggota Polri telah disalurkan sebesar Rp1.837,52 miliar kepada 461.119 personel. Sedangkan prajurit TNI menerima THR sebesar Rp2.233,49 miliar untuk 452.874 personel.
Adapun pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) telah menerima THR sebesar Rp153,42 miliar untuk 39.486 pegawai. Secara keseluruhan, terdapat 8.279 satuan kerja kementerian/lembaga (satker K/L) yang telah melakukan pembayaran THR.
Sementara itu, untuk pembayaran THR pensiunan, hingga 9 Maret 2026 telah tersalurkan sebesar Rp11.541,4 miliar kepada 3.618.884 pensiunan, atau sekitar 94,63 persen dari total penerima.
Penyaluran tersebut dilakukan melalui dua lembaga. PT Taspen menyalurkan Rp10.099,6 miliar kepada 3.115.324 pensiunan atau 94,02 persen, sedangkan PT Asabri menyalurkan Rp1.441,8 miliar kepada 503.560 pensiunan atau 99,13 persen.
Adapun untuk ASN daerah, hingga 9 Maret 2026 realisasi pembayaran THR tercatat Rp127,6 miliar yang telah diterima oleh 16.848 pegawai.
Pembayaran tersebut baru dilakukan oleh 3 pemerintah daerah dari total 546 pemda, atau sekitar 0,54 persen dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Tinggalkan Komentar
Komentar