periskop.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi sulit dipertahankan di level 3% di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/3). Dalam kesempatan itu, pemerintah memaparkan sejumlah skenario yang mungkin terjadi terhadap kondisi fiskal Indonesia.
"Jadi artinya dengan berbagai skenario ini defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan," ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan, pada skenario pertama atau skenario dasar, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada di level US$86 per barel dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp17.000 per dolar AS.
Dalam kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap di level 5,3%, sementara imbal hasil surat berharga negara (SBN) berada di sekitar 6,8%.
Artinya, pada skenario tersebut, defisit APBN diperkirakan mencapai sekitar 3,18%.
"Surat berharga negaranya angkanya lebih tinggi Pak 6,8% maka defisitnya adalah 3,18%," terangnya.
Sementara pada skenario kedua yakni harga minyak diproyeksikan naik ke level US$97 per barel dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp17.300 per dolar AS. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 5,2% dan imbal hasil SBN meningkat hingga 7,2%.
Dengan kondisi tersebut, defisit APBN diperkirakan dapat melebar hingga sekitar 3,53%.
"Nah defisitnya itu mencapai 3,53%," tegasnya.
Adapun pada skenario terburuk atau pesimistis, harga minyak diperkirakan melonjak hingga US$115 per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke level Rp17.500 per dolar AS. Dalam situasi tersebut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 5,2% dan imbal hasil SBN tetap di level sekitar 7,2%.
Dalam skenario ini, defisit APBN berpotensi meningkat hingga 4,06%.
"Defisitnya 4,06%," imbuhnya.
Airlangga menambahkan, salah satu cara untuk menjaga defisit tetap di bawah 3% adalah dengan melakukan pemotongan belanja negara. Namun langkah tersebut berisiko menekan pertumbuhan ekonomi.
"Kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan Pak Presiden. Nah ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas," tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar