Konflik Timur Tengah Tekan APBN, Airlangga: Defisit 3% Sulit Dijaga

‎periskop.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi sulit dipertahankan di level 3% di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

‎Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/3). Dalam kesempatan itu, pemerintah memaparkan sejumlah skenario yang mungkin terjadi terhadap kondisi fiskal Indonesia.

‎"Jadi artinya dengan berbagai skenario ini defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan," ujar Airlangga. 

‎Airlangga menjelaskan, pada skenario pertama atau skenario dasar, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada di level US$86 per barel dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp17.000 per dolar AS. 

‎Dalam kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap di level 5,3%, sementara imbal hasil surat berharga negara (SBN) berada di sekitar 6,8%.

‎Artinya, pada skenario tersebut, defisit APBN diperkirakan mencapai sekitar 3,18%.

‎"Surat berharga negaranya angkanya lebih tinggi Pak 6,8% maka defisitnya adalah 3,18%," terangnya. 

‎Sementara pada skenario kedua yakni harga minyak diproyeksikan naik ke level US$97 per barel dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp17.300 per dolar AS. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 5,2% dan imbal hasil SBN meningkat hingga 7,2%.

‎Dengan kondisi tersebut, defisit APBN diperkirakan dapat melebar hingga sekitar 3,53%.

‎"Nah defisitnya itu mencapai 3,53%," tegasnya. 

‎Adapun pada skenario terburuk atau pesimistis, harga minyak diperkirakan melonjak hingga US$115 per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke level Rp17.500 per dolar AS. Dalam situasi tersebut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 5,2% dan imbal hasil SBN tetap di level sekitar 7,2%.

‎Dalam skenario ini, defisit APBN berpotensi meningkat hingga 4,06%.

‎"Defisitnya 4,06%," imbuhnya. 

‎Airlangga menambahkan, salah satu cara untuk menjaga defisit tetap di bawah 3% adalah dengan melakukan pemotongan belanja negara. Namun langkah tersebut berisiko menekan pertumbuhan ekonomi.

‎"Kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan Pak Presiden. Nah ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas," tutupnya.