periskop.id - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyiapkan rancangan skema bekerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari sepekan. Kebijakan ini bertujuan merespons lonjakan tajam harga minyak dunia sekaligus meningkatkan efisiensi waktu kerja pegawai.

"Terkait dengan kajian dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam satu hari, dalam lima hari kerja," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (19/3).

Pemerintah memastikan rancangan efisiensi waktu kerja ini tidak hanya berlaku secara eksklusif bagi kalangan aparatur sipil negara di pusat. Skema penghematan ini membidik sasaran sangat luas menyentuh berbagai sektor pekerja.

"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN, tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda," ujarnya.

Penerapan fleksibilitas jam kerja ini belum akan berlaku secara langsung dalam waktu dekat. Otoritas terkait secara spesifik membidik momentum penerapan usai perayaan hari besar keagamaan nasional.

"Pasca Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," jelasnya.

Kementerian teknis masih terus bekerja mematangkan rincian aturan pelaksanaan skema penghematan tersebut. Penyusunan regulasi menuntut rumusan komprehensif guna memastikan kelancaran teknis di lapangan.

"Nah ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," tambahnya.

Inisiatif penyesuaian sistem kerja ini menjadi langkah taktis negara meredam beban ekonomi secara nasional. Kenaikan harga bahan bakar memaksa pemangku kebijakan menyusun solusi alternatif penghematan energi massal.

Pengurangan rutinitas mobilitas masyarakat secara serentak diyakini mampu menekan volume konsumsi BBM secara drastis. Strategi rasional ini sangat krusial menjaga daya tahan perekonomian domestik menghadapi guncangan harga komoditas global.